Adi Prayitno Nilai Isu Politik Uang Menjelang Muktamar Ke-35 NU Sangat Ironis

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai isu politik transaksional dan dugaan politik uang yang muncul dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan fenomena ironis.

Menurut Adi, NU selama ini dinilai sebagai organisasi keagamaan yang kekuatan utamanya bertumpu pada moralitas dan nilai-nilai keislaman.

BACA JUGA: Kiai Sepuh Tebuireng: Politik Uang Menjelang Muktamar Ke-35 NU Bukan Lagi Isu

"Kalau isu money politics, soal transaksi, itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa dalam politik, tetapi kalau ini terjadi pada organisasi sosial dan agama, apalagi organisasi Islam yang besar, tentu sangat ironis," kata Adi Prayitno dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema "Setop Politik Transaksional di Muktamar NU" di Resto Trisnoku, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Dalam diskusi ini juga hadir tiga narasumber, yaitu Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Musta’in Syafi’ie; Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH. Samsul Ma’arif; dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali serta Nono Suwarno (Wartawan senior) sebagai moderator.

BACA JUGA: Gus Lilur Minta Presiden Prabowo Pastikan Namanya Tak Dipakai untuk Intervensi Muktamar NU

Adi mengatakan isu transaksi politik bukan hal baru dalam kontestasi politik pada umumnya.

Namun, menurutnya, persoalan menjadi berbeda ketika isu tersebut muncul di tubuh organisasi sosial-keagamaan sebesar NU, yang selama ini memiliki posisi kuat di masyarakat karena karakter keagamaan dan moralitas para ulama dan pengurusnya.

BACA JUGA: Menjelang Muktamar Ke-35 NU, Ketua PWNU DKI Jakarta Ajak Cegah Politik Transaksional

"Satu-satunya kekuatan NU itu adalah moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu saya selalu berharap NU kembali pada khitahnya, mengurus umat, mengurus agama, dan menjauh dari urusan politik transaksional," ujarnya.

Adi mengaku sempat enggan membahas isu tersebut karena menganggapnya sebagai "aurat" NU.

Dia menyebut isu politik uang dalam Muktamar hingga kini masih beredar sebagai desas-desus dan belum terbukti secara terbuka.

Namun, Adi menilai pernyataan sejumlah tokoh NU yang mengingatkan potensi politik transaksional tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Kalau ada ulama yang saya anggap cukup berilmu dan memiliki integritas luar biasa kemudian speak up secara terbuka, pasti ada kegelisahan yang perlu kita dengarkan," katanya.

Dia berharap isu dugaan politik uang dalam Muktamar NU hanya sebatas gosip yang tidak terbukti. Menurutnya, kontestasi kepemimpinan di NU tidak boleh mengubah wajah organisasi tersebut menyerupai organisasi politik.

"Saya berdoa dan berharap desas-desus tentang politik uang dalam Muktamar ini hanya sebatas angin lalu. Karena kalau praktik transaksional itu benar-benar terjadi, pertanyaannya sederhana: apa bedanya NU dengan partai politik?" ujarnya.

Adi menegaskan jika orientasi NU bergeser menjadi perebutan kekuasaan dan kepentingan duniawi, maka NU perlu mengambil pilihan yang tegas.

"Kalau NU memang suka dengan cawe-cawe politik, hubbuddunya, dan urusan kekuasaan, ya sekalian saja menjadi partai politik. Orientasinya jelas, bisa menjadi partai pemenang pemilu, bisa mengusung calon presiden, gubernur, kepala daerah, anggota dewan, dan seterusnya," katanya.

Sebagai warga NU, Adi berharap hal tersebut tidak terjadi.

Dia berharap NU tetap menjadi organisasi keagamaan yang kekuatannya bertumpu pada moralitas, keilmuan, kesalehan, kesederhanaan, dan pengabdian kepada umat.

"NU itu milik kita bersama. Saya tentu tidak mau isu seperti ini benar-benar terjadi. Saya berharap ini hanya sebatas gosip dan angin lalu," pungkas Adi  Prayitno.(fri/jpnn)