Jubir Gerindra Sebut Aspirasi Mahasiswa Sejalan dengan yang Dikerjakan Pemerintah, Ini Kata BEM UI

Massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tertahan di sekitar gedung kantor cabang UOB Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hingga Selasa (18/8/2026) sore pukul 15.30 WIB. (KOMPAS.com/Thalita Dewanty) (Sumber: KOMPAS.com/Thalita Dewanty)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong merespons aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di Jakarta hari ini, Selasa (18/8/2026).

Ia menilai aspirasi yang disuarakan mahasiswa dalam aksinya sejalan dengan hal-hal yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. 

"Kalau kita lihat apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa saya pikir itu sejalan dengan yang dikerjakan oleh pemerintah Prabowo sekarang," kata Bahtra dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Selasa. 

Ia kemudian mencontohkan hal-hal yang dianggapnya sejalan itu. Terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa, kata dia, Prabowo menindak tegas pihak tertentu yang dianggap tidak sesuai prosedur atau melanggar dengan mencopotnya sebagai pejabat publik.

Kemudian terkait reforma agraria, menurutnya, Komisi II DPR terus menyuarakan reforma agraria agar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Ia mengatakan DPR juga sudah membentuk panitia kerja atau panitia khusus penanganan reforma agraria.

Baca Juga: Polisi Klaim Temukan Oknum Bawa Senjata Tajam saat Aksi Demo Mahasiswa di Jakarta

Sementara terkait hubungan pusat dan daerah, Prabowo telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu pemerintah daerah. 

Bahtra menyebut, Kementerian Keuangan mengucurkan kurang lebih Rp18,9 triliun untuk membantu fiskal pemerintah daerah agar lebih longgar dan tidak terjadi pemecatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga tengah melakukan pembenahan terhadap program-program strategis yang dianggap tidak efisien oleh publik. 

"Artinya yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa hari ini sejalan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Presiden Prabowo," ucap Bahtra. 

Namun, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, mengatakan ketidaksetujuannya dengan pendapat Bahtra. 

Menurutnya, pemerintah belum sepenuhnya mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan program-programnya.

"Kami merasa bahwa pada akhirnya pemerintah itu masih sulit dan masih menolak untuk mendengar tuntunan dari rakyat," tutur Namora. 

Baca Juga: Usman Hamid Nilai Aksi Demo Mahasiswa di Jakarta Hari Ini Merepresentasikan Kerisauan Masyarakat

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan wajar mahasiswa membantah pernyataan terkait apa yang dikerjakan pemerintah sejalan dengan aspirasinya. 

Ia menilai pemerintah pusat menggunakan pendekatan sentralistik dalam program-programnya semisal program Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan makan bergizi gratis (MBG). 

Pendekatan sentralistik itu, menurut Usman, menyebabkan adanya tekanan fiskal kepada daerah. 

"Beberapa kepala daerah sudah sangat kritis, sudah sangat mengeluh tentang hal ini, dan kebijakan yang sentralistis ini mengakibatkan tingkat penerimaan publik kepada pemerintah juga rendah," ujarnya. 

Baca Juga: BEM UI Pertanyakan Alasan Polisi Adang Massa Aksi ke Bundaran HI

Diberitakan KompasTV, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang melakukan aksi di Jakarta hari ini menyuarakan delapan tuntutan kepada pemerintah. 

Berikut delapan tuntutan BEM UI dalam demo 18 Agustus 2026, seperti disampaikan Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reformasi agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores.
8. Menghentikan represivitas TNI-Polri serta membubarkan Yonif TP.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV