JAKARTA, KOMPAS– Partai Golkar menargetkan penambahan perolehan kursi, baik di DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, pada Pemilu 2029. Konsolidasi internal diharapkan rampung pada akhir 2026 sehingga pada 2027 Golkar bisa mulai tancap menjalankan kerja-kerja kerakyatan guna meningkatkan elektabilitas.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dalam pengarahan di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (18/7/2026), menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) di 38 provinsi. Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa konsolidasi di tingkat provinsi saja tidaklah cukup. Konsolidasi mesti dilanjutkan hingga ke tingkat desa.
Bukan hanya itu, Bahlil bahkan menargetkan konsolidasi di semua tingkatan kepengurusan bisa rampung pada akhir 2026. Alasannya, mulai awal 2027, Golkar akan fokus kepada program aksi yang melibatkan masyarakat luas. Dengan demikian, program-program partai diharapkan bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan elektabilitas Golkar pun bisa terdongkrak.
“Di 31 Desember (2026), tidak ada lagi kita dengar masih ada daerah yang belum melakukan konsolidasi sampai dengan tingkat desa. Tahun 2027, kita fokus pada action program, bukan lagi konsolidasi rutin. Tidak ada partai yang akan menjadi hebat tanpa ada konsolidasi,” ujarnya di hadapan para kader.
Dalam kesempatan itu, Bahlil kembali mengingatkan target penambahan kursi pada Pemilu 2029. Bukan hanya kursi DPR, tetapi juga DPRD provinsi dan kabupaten/ kota.
Pada Pemilu 2024, Golkar meraih 102 kursi DPR. “Akan lebih bagus kalau kita tambah kasih kencang lagi, karena target kita untuk bisa menambah kursi yang sekarang 102 menjadi lebih dari itu,” paparnya.
Bahlil menegaskan, target tersebut bisa tercapai dengan kerja-kerja kolektif pengurus dan kader di semua tingkatan. Selain itu juga, para anggota legislatif, dari DPR hingga DPRD kabupaten/ kota.
Menurut Bahlil, target penambahan kursi tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dipenuhi. Sebab, kata dia, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Golkar saat ini menunjukkan tren yang positif.
“Hampir semua survei sekarang ini, dua tahun setelah pemilu 2024, sudah kita terima hasilnya, kira-kira range di angka 10 sampai 11,5 persen. Kalau dibandingkan dalam pemilu 10 tahun terakhir, elektabilitas dua tahun setelah pemilu itu kira-kira di angka 6,7,8, maksimal 9 persen, dan nanti double digit itu saat satu bulan lagi pemilu. Nah, ini semua hasil kerja kolektif. Ke depan, kita harus rapatkan barisan,” ujar Bahlil.
Pengarahan Bahlil dalam momen HUT Ke-81 RI ini diikuti juga diikuti secara daring oleh para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta anggota fraksi Partai Golkar di tingkat DPR hingga DPRD. Pertemuan sempat berlangsung secara tertutup lebih dari sekitar 30 menit untuk menyerap aspirasi dari daerah, termasuk dalam menyambut HUT Golkar Ke-62.
“Golkar ini, kan, partai yang inklusif dan menghargai demokrasi. jadi, masukan dari bawah itu bagian terpenting, dan tadi forum internal itu berbicara tentang persiapan HUT Golkar,” ungkapnya usai pertemuan.
Dalam pengarahan ini, Bahlil juga menekankan kepada para kader untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan memberikan masukan konstruktif terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
“Presiden telah menjelaskan tentang asumsi makro dan arah kebijakan negara dalam penyusunan RAPBN 2027. Saya meminta kepada seluruh anggota fraksi agar serius mengikuti pembahasannya dan betul-betul hadir di masing-masing komisi (DPR),” paparnya.
Menurut Bahlil, koreksi dan masukan konstruktif ini untuk memastikan korelasi antara yang disampaikan Presiden Prabowo dengan program dari kementerian dan lembaga terkait. “Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji yang turut memberikan sambutan juga mengingatkan para kader untuk terus mendukung pemerintahan Prabowo. Bahkan, dia menyatakan Golkar tidak terpisahkan dari pemerintahan saat ini sehingga tidak punya pilihan lain selain menyukseskan program-program pemerintah.
“Saya izin menyampaikan dalam konteks ini karena hadir seluruh anggota fraksi DPR. Kami meminta menyatakan pendapat ada dua kepentingan yang harus diakomodir. Satu, berpikir tentang kesuksesan program pemerintah. Dua, harus mengakomodir aspirasi rakyat,” papar Sarmuji.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026), menyatakan alokasi belanja negara tahun depan mencapai Rp 4.097,2 triliun. Dengan belanja itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6 persen.
Menurut Prabowo, Dalam RAPBN 2027, pemerintah memfokuskan anggaran pada delapan program kerja prioritas nasional. Rencana ini meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan; dan penurunan kemiskinan.
Komentar (0)