JAKARTA, KOMPAS — Target pemerintah menurunkan defisit anggaran menjadi 2,4 persen terhadap produk domestik bruto pada 2027 menghadapi tantangan besar. Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan pada saat yang sama tetap menjaga belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, target tersebut masih realistis, tetapi membutuhkan langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan, terutama dari perpajakan, serta disiplin fiskal yang ketat.
“Ini cukup ambisius jika tidak ada penyesuaian kebijakan tarif pajak baru, dan seluruh kenaikan murni diharapkan berasal dari perbaikan kepatuhan serta perluasan basis pajak,” ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (18/8/2026).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 2.591,4 triliun. Angka tersebut meningkat 12,1 persen dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 2.310,8 triliun.
Menurut Yusuf, target pertumbuhan penerimaan pajak tersebut cukup tinggi karena melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi nominal. Untuk mencapainya, pemerintah perlu meningkatkan tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 1,4.
Tax buoyancy mengukur seberapa sensitif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka 1,4 berarti setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi nominal harus mampu menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 1,4 persen.
Tantangan tersebut menjadi semakin besar karena pemerintah pada saat yang sama menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Belanja negara dirancang mencapai Rp 4.097,2 triliun, naik dari outlook 2026 sebesar Rp 3.950,5 triliun.
“Jika penerimaan pajak tersendat, opsi paling rasional bagi pemerintah demi menjaga defisit tetap di bawah batas adalah menahan atau bahkan memangkas belanja,” kata Yusuf.
Menurut dia, pilihan tersebut perlu diwaspadai karena penyesuaian belanja yang terlalu besar dapat menekan konsumsi dan investasi, yang justru dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, penurunan defisit menjadi 2,4 persen secara teknis masih memungkinkan. Namun yang menjadi tantangan adalah pemerintah pada tahun depan berkomitmen mengejar tiga sasaran sekaligus.
“Pemerintah saat ini berupaya mengejar tiga sasaran besar secara bersamaan, yakni mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, mengekspansi program-program prioritas, serta melakukan konsolidasi defisit,” ujar Rizal.
Menurut dia, keberhasilan konsolidasi fiskal tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi, dan penutupan kebocoran.
Jika penerimaan tidak sesuai target sementara belanja prioritas sulit dikurangi, ruang fiskal akan semakin sempit dan risiko penyesuaian belanja pada tengah tahun menjadi lebih besar.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan outlook defisit 2026 sebesar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah akan terus memantau kondisi APBN dari bulan ke bulan. Jika kondisi fiskal membutuhkan penyesuaian, pemerintah akan melakukan efisiensi belanja.
“Kalau kita perlu efisiensi, kita efisiensi. Kalau keadaan memaksa. Tapi rasanya enggak. Kita akan jaga terus defisit di bawah 3 persen sesuai dengan perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam postur RAPBN 2027, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.426 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 4.097,2 triliun. Selisih tersebut ditutup melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp 671,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp 3.362,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 735 triliun.
Meskipun belanja meningkat dibandingkan dengan outlook 2026, pemerintah menargetkan defisit justru menurun. Purbaya mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki penerimaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Selain defisit yang lebih rendah, pemerintah juga menargetkan perbaikan keseimbangan primer. Defisit keseimbangan primer dalam RAPBN 2027 ditargetkan hanya Rp 20,9 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2026 sebesar Rp 152,1 triliun.
Keseimbangan primer menunjukkan selisih pendapatan negara dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Semakin kecil defisit keseimbangan primer, semakin dekat APBN menuju kondisi ketika pendapatan mampu membiayai belanja sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang.
Pemerintah juga menurunkan target pembiayaan anggaran menjadi Rp 671,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan outlook pembiayaan 2026 sebesar Rp 734,3 triliun dan target APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun.
Penurunan kebutuhan pembiayaan tersebut sejalan dengan target pemerintah memperkecil defisit sekaligus mengurangi kebutuhan pembiayaan baru.
Dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 di hadapan DPR, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah memahami bahwa defisit anggaran idealnya ditekan sekecil mungkin. Bahkan, pemerintah memiliki cita-cita untuk mencapai anggaran yang berimbang.
“Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto dan ini kita usahakan untuk lebih kecil lagi,” ujar Prabowo.
Pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi ditargetkan berada pada level 2,5 persen dan nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dollar AS.
Target tersebut membuat ruang fiskal harus dikelola secara hati-hati. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan defisit turun, tetapi juga menjaga agar belanja negara tetap mampu menopang pertumbuhan dan program prioritas.
Hal tersebut membuat disiplin fiskal, menurut Rizal, tidak semestinya hanya diukur dari seberapa rendah pemerintah mampu menekan defisit. Untuk mengelola ruang fiskal secara berhati-hati, kualitas belanja juga menjadi ukuran penting.
“Disiplin fiskal seharusnya diukur dari kemampuan pemerintah memastikan setiap rupiah tambahan belanja menghasilkan additionality, produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Komentar (0)