Terkini, Makassar — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan berbasis data dan kajian akademik.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan, efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.
Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan dukungan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti, kemudian dievaluasi kembali untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.
“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” sambung Prof. Hamid.
Tiga Isu Prioritas CIDES
Prof. Hamid menyebut sedikitnya tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji sebagai bagian dari dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar.
Isu pertama adalah kemiskinan dan ketimpangan. CIDES mendorong kajian yang tidak hanya melihat angka kemiskinan secara agregat, tetapi juga kondisi hingga tingkat rumah tangga dan ketimpangan antarwilayah.
“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Menurut Prof. Hamid, kajian pada tingkat mikro diperlukan untuk mengetahui penyebab kemiskinan secara lebih spesifik, apakah berkaitan dengan rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, atau faktor lainnya.
Data tersebut juga dinilai penting untuk mengevaluasi efektivitas berbagai program bantuan sosial. Pemerintah dapat melihat apakah intervensi yang diberikan benar-benar mengubah kondisi masyarakat atau masih menyisakan persoalan.
Isu kedua berkaitan dengan dampak APBD terhadap masyarakat.
Prof. Hamid menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana belanja pemerintah menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” imbuhnya.
Karena itu, CIDES akan mendorong kajian untuk mengukur dampak belanja pemerintah, termasuk melihat seberapa besar perubahan yang terjadi setelah anggaran tersebut direalisasikan.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” katanya.
Isu ketiga adalah keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja di Kota Makassar.
Prof. Hamid melihat adanya potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
“Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” jelasnya.
Untuk itu, CIDES berencana mengkaji kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan serta menentukan kompetensi yang perlu diperkuat di tingkat SMA maupun perguruan tinggi.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” tambahnya.
Dukung Penataan Kota Makassar
Selain tiga isu tersebut, pertemuan dengan Wali Kota Makassar juga membahas berbagai agenda pembangunan kota, termasuk penataan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.
Prof. Hamid menilai berbagai program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan optimal. Karena itu, akademisi tidak cukup hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan.
“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” ungkapnya.
CIDES, kata dia, memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dilibatkan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah Kota Makassar.
“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” terangnya.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat mulai memberikan dukungan dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, dan penyusunan policy brief.
Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran berbasis data mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan pemerintah dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan.
“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil,” harapnya.
“Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” lanjut Prof. Hamid.
Butuh Akses Data dan Koordinasi OPD
Prof. Hamid mengatakan kerja sama tersebut tidak harus menunggu agenda rapat kerja. Menurutnya, koordinasi dapat segera dibangun agar kajian terhadap tiga isu prioritas bisa mulai berjalan.
Untuk itu, CIDES membutuhkan akses terhadap data dan jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Bappeda maupun Bapenda dinilai dapat menjadi salah satu focal point dalam proses koordinasi dan penyediaan data.
“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Dengan dukungan data yang memadai, CIDES optimistis kajian dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Prof. Hamid menegaskan, pembangunan pada akhirnya harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari angka pertumbuhan ekonomi maupun besaran anggaran.
“CIDES bisa menjadi mitra strategis, khususnya dalam mendukung desain kebijakan dalam bentuk evidence-based policy,” ujarnya.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.
CIDES Dorong Desain Sosial
Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan Pemerintah Kota Makassar yang mengedepankan evidence-based policy.
Menurut Luhur, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas CIDES, terutama dalam bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.
“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.
Dekan FISIPOL Unismuh Makassar itu mengatakan kesesuaian pendekatan tersebut membuka peluang untuk menerjemahkan komunikasi antara CIDES dan Pemkot Makassar ke dalam kegiatan yang lebih konkret, dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan riset, inovasi, dan pengembangan pembangunan.
“Saya kira akan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret, tentu disambungkan dengan OPD-OPD yang terkait dengan riset, inovasi, serta pengembangan,” katanya.
Namun, Luhur menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran. Setiap program juga membutuhkan persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Menurut Luhur, CIDES dan ICMI memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang yang beragam, tidak hanya akademisi, tetapi juga aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Keragaman tersebut menjadi kekuatan untuk melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif sekaligus melengkapi pendekatan akademik dan teknokrasi yang digunakan pemerintah.
“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, M.Pd., Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, serta Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan.
Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani. (*)
Komentar (0)