Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan Kementerian PU siaga dalam penanganan tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dody mengatakan negara harus hadir ketika bencana menyebabkan akses jalan terputus, layanan air terganggu, sekolah tidak dapat digunakan, hingga masyarakat kehilangan tempat tinggal.
"Kementerian PU (selama ini) telah hadir, membuka kembali jalan untuk pulang, memulihkan air untuk kehidupan, menyiapkan hunian, membuat sekolah dapat digunakan kembali, dan membantu masyarakat menata hidupnya lagi," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Dody, langkah tersebut sejalan dengan empat pedoman yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yakni menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menjaga kepentingan utama bangsa, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta bekerja untuk rakyat dan generasi mendatang.
Baca Juga :
Menteri PU: Sembilan Ruas Jalan Nasional di Flores Bisa Dilalui Lagi(Kerusakan bangunan yang terdampak gempabumi M7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. (Sumber : BPBD Kabupaten Manggarai Timur)
Pemulihan berorientasi pada masyarakat
Dody menekankan keberhasilan pekerjaan Kementerian PU tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
"Bagi kita di Kementerian PU ukurannya sederhana, apakah pekerjaan kita sudah benar-benar memudahkan hidup rakyat. Pekerjaan kita belum selesai ketika konstruksi selesai, pekerjaan kita selesai ketika air benar-benar sampai ke sawah," tegas dia.
Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar dalam percepatan pemulihan infrastruktur setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT.
Dody telah turun langsung ke Kabupaten Nagekeo untuk melihat kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan infrastruktur berjalan cepat. Dalam kunjungan tersebut, Dody menemui masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dan meninjau sejumlah bangunan yang terdampak gempa.
Peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan infrastruktur bagi masyarakat terdampak.
Selain melakukan peninjauan, Dody berkoordinasi dengan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komando Distrik Militer (Kodim) Nagekeo, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat pendataan kerusakan akibat gempa serta penanganan infrastruktur yang terdampak. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT juga telah mengerahkan personel dan peralatan untuk membuka kembali akses yang terdampak longsor maupun kerusakan badan jalan.
Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores berdampak pada sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan. Kementerian PU memastikan penanganan infrastruktur terus dilakukan selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Upaya tersebut mencakup pemulihan akses transportasi serta fasilitas dasar yang terdampak bencana.
Komentar (0)