Hari Jadi Ke-81 Jateng: Masif Perbaiki Rumah, Bangkitkan Ekonomi Penghuni yang Lemah

jpnn.com - SEMARANG - Membenahi rumah tidak layak huni (RTLH) bukan sekadar mengganti atap, memperbaiki lantai, atau memperkuat dinding. 

Di Jawa Tengah, rumah tidak layak kerap menjadi bagian dari persoalan lebih besar, mulai penghasilan keluarga yang terbatas hingga pekerjaan yang tak menentu. 

BACA JUGA: Bantu Korban Gempa NTT, Pemprov Jateng Terjunkan 16 Personel dan Ribuan Paket Logistik

Oleh karena itu, ketika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka yang disentuh bukan semata bangunannya.

Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah terus memperkuat pendekatan tersebut. Intervensi terhadap rumah bersamaan dengan upaya memperkuat keluarga yang menempatinya. 

BACA JUGA: Ini Kami Nusantara 2026, Saat Panggung Jadi Rumah Bagi yang Rindu Berkarya

Rumah dibuat lebih sehat dan aman, sementara persoalan pendidikan, pekerjaan hingga peluang meningkatkan penghasilan ikut dilihat.

“Kami bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kami sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kami dorong,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen, pada 4 Maret 2026 lalu.

BACA JUGA: Kabar Gembira Saat Momen Hari Jadi ke-81 Jateng: Ekonomi Makin Gemilang, Angka Kemiskinan Terus Berkurang

Komitmen tersebut berjalan seiring dengan besarnya penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah. 

Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit berhasil ditangani. Capaian itu menurunkan backlog dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.

Upaya tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Triwulan II, penanganan backlog telah mencapai 65.449 unit.

Penanganan berasal dari berbagai sumber, mulai APBN melalui BSPS, dana desa dan kementerian/lembaga, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga CSR dan Baznas. 

Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.

Besarnya penanganan tersebut juga menunjukkan bahwa fokus pemerintah tidak semata membangun rumah baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 merupakan peningkatan kualitas RTLH, sementara pembangunan baru 340 unit. Artinya, intervensi terbesar diarahkan untuk membuat rumah yang sudah ditempati masyarakat menjadi lebih layak. 

Data backlog awal 2026 memperkuat gambaran tersebut. Dari 1.058.454 unit backlog, 762.064 unit merupakan backlog kelayakan. Backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.

Di titik inilah perbaikan RTLH menjadi penting. Bantuan pemerintah tidak hanya mengurangi beban keluarga untuk memperbaiki bangunan yang selama ini sulit mereka tanggung sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman. 

Namun, rumah yang sudah diperbaiki bukan berarti seluruh persoalan keluarga selesai.

Hal itu terlihat ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengecek rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yang telah mendapat bantuan RTLH. Tak hanya memastikan rumahnya telah layak, Taj Yasin juga menanyakan kondisi ekonomi keluarga Sailah. 

Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok. Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. 

Penghasilan keduanya masih pas-pasan. Anak sulung mereka yang telah lulus SMA pun belum mendapatkan pekerjaan.

Taj Yasin kemudian berupaya menghubungkan anak Sailah dengan peluang kerja dan peningkatan keterampilan, mulai bursa kerja, pelatihan vokasi hingga magang, termasuk peluang ke Jepang jika tersedia.

“Anaknya sudah lulus SMA. Kami coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.

Bagi Sailah, bantuan itu membuat perubahan yang sebelumnya sulit diwujudkan menjadi nyata. Rumah yang dahulu masih berlantai tanah dan belum diplester, kini lebih layak ditempati.

“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dahulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, 14 Juli 2026 lalu. 

Hal serupa dirasakan Hadi Mulyono, warga Kudus, mengaku telah lama ingin memperbaiki rumahnya. Namun, kemampuan ekonomi membuat keinginan tersebut sulit diwujudkan.

“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dahulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dahulu enggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi pada 29 Juni 2026.

Pemprov Jateng terus memperbaiki rumah tidak layak huni. Foto: Humas Pempov Jateng.

Dua kesaksian itu menggambarkan manfaat paling nyata dari program RTLH. Ketika biaya memperbaiki rumah berada di luar kemampuan keluarga, intervensi pemerintah membuat keinginan tersebut akhirnya dapat diwujudkan. 

Pada saat yang sama, skala persoalan membuat pekerjaan tersebut belum selesai. Hingga Triwulan II-2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah Jawa Tengah bukan hanya mempercepat penanganan hunian tidak layak, tetapi juga memastikan intervensi tersebut memberi dampak yang lebih panjang bagi keluarga penerima.

Memasuki usia ke-81, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Jawa Tengah menangani kemiskinan dari berbagai sisi. Rumah yang sehat dan aman memang menjadi kebutuhan dasar, tetapi keluarga yang menempatinya juga membutuhkan kesempatan untuk tumbuh. (*/jpnn)