Oleh: Iwan Rudi Saktiawan, Analis Kebijakan KNEKS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 memancarkan optimisme baru dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,0 persen pada 2027. Pertanyaannya: mungkinkah target tersebut diraih? Pertanyaan ini wajar mengemuka mengingat sepanjang satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional seolah membentur dinding kaca di kisaran 5 persen.
Di tengah upaya keras melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), arsitektur kebijakan ekonomi nasional membutuhkan mesin pertumbuhan baru yang tidak sekadar linier, melainkan transformatif dan struktural. Di sinilah ekonomi dan keuangan syariah substantif hadir—bukan lagi sebagai alternatif moral semata, melainkan keharusan kalkulatif yang mampu mengakselerasi transformasi makroekonomi.
Berdasarkan simulasi model ekonometrika linier dan struktural—baik melalui pendekatan Vector Autoregressive (VAR) maupun Computable General Equilibrium (CGE)—dominasi ekonomi syariah yang substantif, inklusif, dan dikelola profesional berpotensi memberikan dorongan tambahan (delta) bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 1,1 hingga 2,0 poin persentase per tahun. Artinya, jika pertumbuhan baseline berada di angka 5 persen, optimalisasi sektor ini dapat melejitkan pertumbuhan nasional menuju 6,1 hingga 7,0 persen.
Lompatan kuantitatif ini bukanlah angan-angan statistik. Secara ekonometris, akselerasi ini dijembatani oleh tiga transformasi struktural utama.
.rec-desc {padding: 7px !important;}1. Kriteria Additionality: Mobilisasi Modal yang "Tidur"
Lompatan PDB sebesar 1,1 hingga 2,0 persen tidak akan pernah terjadi jika perluasan perbankan syariah sekadar melakukan konversi nominal—alias memindahkan papan nama bank konvensional menjadi syariah dengan portofolio nasabah yang sama. Kunci pertama dalam model ekonometrika ini adalah additionality (nilai tambah baru) yang menggerakkan roda ekonomi bawah.
Melalui jaringan keuangan mikro seperti Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), ekspansi perbankan syariah berhasil menangkap dana masyarakat serta pelaku usaha yang selama ini unbanked atau menghindari sistem formal karena pertimbangan keagamaan. Dana yang semula mengendap di bawah bantal (sistem informal) kini ditarik masuk ke dalam pipa intermediasi formal, sehingga meningkatkan rasio finansial terhadap PDB (financial deepening).
Dalam pemodelan supply-side economics, dana segar ini dialokasikan langsung untuk membiayai sektor penawaran produktif, khususnya ekosistem agribisnis dan pertanian primer. Sektor pangan menyerap lebih dari 60 juta tenaga kerja di Indonesia, namun secara kronis mengalami defisit modal (capital starvation). Ketika likuiditas masuk ke sektor yang memiliki keterkaitan depan dan belakang (forward and backward linkages) yang tinggi ini, efek pengganda (multiplier effect) terhadap output nasional akan tereskalasi secara masif.
2. Tangga Interoperabilitas: Merajut Keuangan Sosial dan Komersial
Model ekonometrika struktural membuktikan bahwa keuangan syariah memiliki instrumen unik: integrasi inheren antara keuangan sosial syariah (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf atau Ziswaf) dan keuangan komersial. Integrasi sinergis inilah yang membentuk tangga pembiayaan berkelanjutan melalui alur yang bertahap dan sistematis.
Pada tahap awal atau fase penyelamatan, pelaku usaha mikro informal di pedesaan atau petani gurem yang belum memenuhi syarat perbankan (unbankable) dibantu menggunakan dana sosial Islam. Mereka memperoleh modal kerja awal melalui zakat produktif atau pinjaman kebajikan tanpa imbal hasil (qardhul hasan). Langkah ini memperkuat daya tahan usaha dan memberikan landasan operasional yang stabil sebelum mereka bersentuhan dengan risiko bisnis yang lebih besar.
Ketika unit usaha mulai tertata, memiliki pencatatan keuangan yang teratur, dan kapasitas produksinya meningkat, mereka siap naik kelas (graduated). Pada fase kemandirian ini, pelaku usaha masuk ke dalam skema komersial perbankan syariah berbasis bagi hasil (risk-sharing), seperti akad mudharabah atau musyarakah. Mereka tidak lagi berkedudukan sebagai penerima bantuan, melainkan mitra bisnis yang setara.
Secara sistemis, kesinambungan ini mengubah struktur sosio-ekonomi secara agregat. Transformasi dari mustahik menjadi muzaki secara otomatis memperluas basis pembayar pajak (tax base) serta meningkatkan daya beli riil masyarakat bawah (marginal propensity to consume). Pergeseran kurva konsumsi dan investasi agregat akibat kenaikan kelas ini akan memperbesar ukuran kue ekonomi nasional secara substansial.
3. Efisiensi Modal Nasional: Koreksi ICOR Melalui Kemitraan Hakiki
Sekian lama pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan oleh tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang bertengger di kisaran 6,0 hingga 6,5. Angka ICOR yang tinggi mengindikasikan perekonomian yang tidak efisien dan boros modal; dibutuhkan investasi sangat besar hanya untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah substantif hadir sebagai solusi struktural untuk memperbaiki kualitas produktivitas modal (total factor productivity).
Dalam pakem akad bagi hasil (risk-sharing), pendapatan bank syariah terikat langsung secara organik pada laba aktual nasabah. Pola ini mengubah posisi bank: bank tidak lagi menjadi penonton pasif yang sekadar menagih cicilan bulanan dan mengejar agunan saat timbul krisis, sebagaimana lazim terjadi pada skema berbasis bunga (risk-transferring).
Demi mengamankan tingkat bagi hasil yang optimal, perbankan syariah wajib melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) dan pendampingan melekat. Bank bertindak sebagai orkestrator yang memfasilitasi adopsi teknologi pertanian, memberikan pelatihan tata kelola keuangan, serta menghubungkan UMKM secara langsung dengan pembeli siaga (off-taker) guna menjamin kepastian akses pasar.
Kerja sama intensif ini mendongkrak efisiensi operasi nasabah di lapangan. Ketika jutaan UMKM dan petani menjadi lebih produktif dan minim hasil yang terbuang (waste), output nasional naik signifikan tanpa perlu suntikan modal eksesif. Efek agregatnya adalah penurunan angka ICOR nasional ke tingkat yang lebih efisien, sehingga modal investasi yang sama mampu melahirkan lompatan pertumbuhan PDB yang jauh lebih tinggi.
Menuju Pertumbuhan Berkualitas
Proyeksi lompatan pertumbuhan ekonomi menuju 6,0 persen melalui optimalisasi sektor syariah bukanlah angka di atas kertas hasil utak-atik statistik semata. Ini adalah kalkulasi logis dari rekonstruksi sistem keuangan yang menempatkan institusi perbankan bukan sekadar sebagai penyalur utang atau pemburu rente likuiditas, melainkan mitra pencipta nilai (value creator) dan pembagi risiko (risk sharer) yang menyatu dengan denyut nadi sektor riil.
Upaya menembus batas 5 persen akan terwujud secara maksimal ketika keuangan syariah dijalankan tidak sekadar memenuhi kepatuhan formalitas (sharia compliance), melainkan menghidupkan substansinya: menjangkau usaha mikro, mengalir ke sektor riil, mengoptimalkan dana sosial, memperbanyak akad bagi hasil, serta menyediakan pendampingan non-finansial bagi UMKM. Melalui tiga jembatan ekonometrika ini, dividen pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat segera diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komentar (0)