JAKARTA, KOMPAS — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Mereka akan menyuarakan delapan tuntutan, antara lain, menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih serta penetapan bencana Sumatera dan Flores sebagai bencana nasional.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Ma’shum Imawan menyatakan, pada 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik. Proklamasi itu pun menandakan bahwa Indonesia merupakan milik seluruh rakyat.
”Itu menandakan negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat,” kata Yatalathof saat dihubungi Senin (17/8/2026).
Di sisi lain, dengan kondisi saat ini, muncul pertanyaan mengenai makna kemerdekaan. Itulah kenapa BEM UI memutuskan menggelar aksi unjuk rasa, bukan untuk membuat perayaan, melainkan untuk mempertanyakan makna kemerdekaan. ”Kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” ujar Yatalathof.
Menurut Yatalathof, Indonesia saat ini dilanda sejumlah persoalan. Salah satunya adalah adanya perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai merugikan kepentingan bangsa. Di sisi lain, muncul tendensi untuk membungkam suara kritis dari masyarakat.
Keadilan pun dipertanyakan karena hukum dinilai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mimpi mencapai kemakmuran pun kian jauh karena lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan menumpuk di segelintir tangan.
”Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ungkap Yatalathof.
Dalam aksi tersebut, BEM UI akan menyuarakan sejumlah tuntutan, seperti hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri; hentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; wujudkan reforma agraria sejati, serta turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
Mahasiswa juga meminta agar pemerintah mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Para mahasiswa juga menuntut dihentikannya pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah, serta pengembalian otonomi daerah. Mereka pun menuntut penetapan status bencana nasional terkait bencana Sumatera dan Flores serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Tuntutan lainnya adalah penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.
Yatalathof menyatakan, aksi unjuk rasa pada Selasa pagi itu hanya awalan. Dia pun memohon maaf atas kemacetan yang akan ditimbulkan aksi itu.
Namun, dia mengingatkan, kemerdekaan tidak akan diberikan oleh negara setiap tahun lewat upacara. Ia harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu.
”Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri. Mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Pada Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto berpidato di ruang sidang MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta. Pidato itu memaparkan sejumlah pencapaian pemerintah yang dianggap positif dan memberikan kemajuan.
Sejumlah program dan dinamika menjadi sorotan, mulai dari pelaksanaan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, pertumbuhan ekonomi, hingga penegakan hukum. Presiden juga membahas ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia, perlindungan sosial, perumahan, dan keberlanjutan pembangunan.
Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri. Mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya.
Komentar (0)