“JENDERAL, turunkan tanganmu. Apa yang kau hormati siang dan malam itu? Apakah karena mereka yang di depanmu itu memakai roda empat? Tidak semua dari mereka pantas kau hormati. Turunkan tanganmu, Jenderal.”
Kalimat yang diucapkan oleh Naga Bonar dalam film “Naga Bonar Jadi 2” pada tahun 2007 di atas terus bergema di kepala saya.
Film tersebut bercerita tentang konflik antara Naga Bonar, mantan pejuang kemerdekaan yang konservatif, dengan anaknya Bonaga yang ingin membangun resor di tanah keluarga.
Di balik konflik itu, film ini mengangkat isu kebangsaan, benturan nilai antargenerasi, dan modernisasi.
Ketika kembali mendengar potongan adegan itu, yang kini banyak beredar di media sosial, saya terdiam dan merenung melihat kondisi perjalanan bangsa kita.
Dalam kenyataan hari ini, kita seolah tidak lagi hidup dalam nilai yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.
Perjuangan kemerdekaan tampak bergeser menjadi semata lebih sering diperingati secara seremonial ketimbang dijalani sebagai nilai hidup.
Korupsi Antar-KitaBeberapa waktu lalu, dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Gandjar Laksmana Bonaprapta, dalam diskusi nasional tentang pemberantasan korupsi, menyampaikan pernyataan yang tajam sekaligus reflektif: “Tak perlu kejar ke Antartika, kejar saja ‘antarkita’, tangkap saja sekitar kita.”
Baca juga: Ketika Daerah Mulai Melawan Pusat
Bagi saya, pernyataan tersebut bukan sekadar respons mengenai upaya mengejar korupsi hingga ke Antartika.
Antartika dalam konteks itu hanyalah majas hiperbola untuk menggambarkan betapa jauhnya pencarian terhadap korupsi.
Pesan yang lebih penting justru terletak pada frasa “antarkita”. Korupsi sesungguhnya tidak selalu berada jauh di luar jangkauan, tetapi tumbuh dan berlangsung di sekitar kita, terutama ketika kekuasaan tidak disertai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban memadai.
Pandangan tersebut memiliki pijakan dalam teori power corrupts yang kerap dikaitkan dengan pemikiran Lord Acton.
Ungkapan yang terkenal itu berbunyi, “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.”
Gagasan dasarnya adalah semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula potensi kekuasaan tersebut disalahgunakan, terlebih bila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif.
Mustahil masyarakat biasa melakukan korupsi melalui APBN atau APBD tanpa adanya akses dan kewenangan. Dari mana kewenangan itu diperoleh?
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata mengenai siapa yang memiliki niat buruk, melainkan juga siapa yang memiliki kewenangan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Pejabatlah yang memiliki kewenangan atas anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengisian jabatan, hingga perumusan dan pelaksanaan berbagai program yang dibiayai negara.
Ruang diskresi yang besar tersebut, apabila tidak disertai pengawasan dan akuntabilitas yang memadai, dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Komentar (0)