jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) memberikan perhatian tentang energi, hilirasi dan kemandirian pada momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI.
Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun memberikan apresiasi kepada langkah tegas pemerintah dalam penertiban tambang ilegal. Misbakhun yang juga ketua Komisi XI DPR RI itu mencontohkan penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025.
BACA JUGA: Sambut HUT RI, SOKSI Suarakan Urgensi Dampak Nyata Kemerdekaan bagi Rakyat
Hal itu berhasil mendongkrak kinerja PT Timah, yang mana laba bersih Semester I-2026 BUMN pertambangan itu melonjak 804,7 persen menjadi Rp 2,71 triliun.
"Negara tidak boleh kalah. Ini bukti bahwa penegakan hukum yang konsisten berdampak langsung pada penerimaan negara dan kesehatan industri,” kata Misbakhun menyampaikan pesan dan harapan SOKSI pada momen Hari Ulang Tahun ke- 81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8).
BACA JUGA: Sosialisasikan Akuntabilitas Keuangan Negara, Misbakhun Tekankan soal Orientasi Kesejahteraan Rakyat
Namun demikian, legislator Partai Golkar itu juga menggarisbawahi urgensi penataan sektor pertambangan dibarengi solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. “Mereka butuh kepastian dan lapangan kerja pengganti," pesannya.
Di sisi lain, SOKSI mendorong akselerasi hilirisasi. Menurut Misbakhun, Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam tidak boleh selamanya mengekspor bahan mentah.
BACA JUGA: GREAT Institute Menilai RAPBN 2027 Menunjukkan Arah Kebijakan Ekonomi, Diuji Dua Hal
“Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri: pabrik, teknologi, dan pekerjaan. Kemandirian energi juga harus diperkuat melalui biodiesel dan pengurangan impor BBM, agar Indonesia tidak mudah terguncang gejolak energi global," tambahnya.
Menyikapi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2027 yang menganggarkan belanja negara Rp 4.097,2 triliun, Misbakhun menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas.
Presiden Prabowo menyebut potensi efisiensi belanja pengadaan pemerintah mencapai Rp 360 triliun dari total Rp 1.200 triliun melalui konsolidasi. "Efisiensi bukan berarti memotong pelayanan rakyat, melainkan menghilangkan kebocoran dan pemborosan,” kata Misbakhun.
Legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menambahkan setiap rupiah di APBN harus menghasilkan manfaat maksimal. “Delapan prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hingga penurunan kemiskinan, harus menjadi tolok ukur nyata," ungkapnya.
Dia juga menyoroti target makro ekonomi dalam RAPBN 2027 yang menargetkan tingkat kemiskinan turun ke 6,0-6,5 persen, pengangguran terbuka di kisaran 4,30-4,87 persen, dan rasio gini membaik ke 0,362-0,367. “Pemerintah juga menargetkan swasembada delapan komoditas pangan sebagai fondasi ketahanan nasional,” katanya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan pembangunan besar akan kehilangan makna jika kebocoran anggaran terus terjadi. Oleh karena itu, SOKSI mendorong digitalisasi pengadaan, transparansi, dan integritas aparatur.
"Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi perampasan hak rakyat atas sekolah, jalan, dan layanan kesehatan. Penegakan hukum harus berjalan seiring perbaikan sistem. Birokrasi harus sederhana, cepat, dan berintegritas," paparnya.
Sebagai organisasi yang berakar pada kaum pekerja, SOKSI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) pada Juni 2026. MoU itu bertujuan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.
Misbakhun menekankan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan tenaga kerja terampil, sehingga pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi harus menjadi prioritas.
"Demokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. SOKSI akan memberikan dukungan rasional, kritik konstruktif, dan pengawasan yang bertanggung jawab. Jika ada kebijakan melenceng, kami koreksi. Jika ada penyimpangan, kami minta penindakan," katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Komentar (0)