REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) sebagai salah satu agenda transformasi ekonomi pada 2027. Program tersebut masuk dalam 10 agenda transformasi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembangunan 100 GW PLTS menjadi salah satu program transformasi yang membutuhkan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca Juga
PLTS 100 GW Jadi Ambisi Besar Prabowo, Mampukah Indonesia Mewujudkannya?
Akademisi Usulkan Roadmap Bertahap untuk Target PLTS 100 GW
Kementerian ESDM Kaji Potensi PLTS di Sepanjang Tol Trans-Jawa
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Bapak Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 10 program transformasi pada 2027,” kata Airlangga dalam amanat Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Selain pembangunan PLTS 100 GW, agenda transformasi ekonomi 2027 mencakup optimalisasi aset BUMN, Bursa Komoditas Indonesia, Pusat Finansial Internasional Indonesia, elektrifikasi kendaraan, dan development management.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pengembangan energi surya juga berjalan beriringan dengan kebijakan kemandirian energi melalui penerapan biodiesel B50. Pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
Sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dicanangkan dan saat ini berjalan. Di sektor perdagangan, Indonesia telah memiliki 25 perjanjian perdagangan yang berlaku, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap perundingan.
Airlangga mengatakan, berbagai agenda tersebut disiapkan di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat dan menghadirkan tantangan bagi Indonesia.
“Dunia terus bergerak begitu cepat dan dinamika global menghadirkan berbagai tantangan yang tidak mudah,” kata Airlangga dalam pesan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang diunggah Kemenko Perekonomian.
Menurut Airlangga, Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat peran dalam perekonomian global. Pembangunan energi terbarukan, hilirisasi, perluasan perdagangan, dan transformasi ekonomi menjadi sejumlah agenda yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi perubahan tersebut.
Komentar (0)