JAKARTA, KOMPAS – Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu lalu, berdampak luas pada sektor pendidikan. Sebanyak 253 satuan pendidikan terdampak, sementara tiga murid dan seorang guru meninggal dunia.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dikutip Senin (17/8/2026), hingga Minggu (16/8/2026), sebanyak 253 satuan pendidikan tercatat terdampak gempa. Jumlah itu terdiri atas 199 satuan PAUD/TK, SD, SMP, dan sanggar kegiatan belajar (SKB) yang menjadi kewenangan kabupaten serta 54 SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan provinsi.
Sekolah terdampak termasuk bangunan yang baru direvitalisasi pada 2026, antara lain SD Negeri Wae Wulan dan SD Inpres Lengko Randang.
Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur, juga berdampak pada pendidikan. Selain kerusakan bangunan sekolah di berbagai daerah, gempa bumi juga menelan korban jiwa dari lingkungan satuan pendidikan, yakni tiga murid dan satu di Kabupaten Manggarai Timur dan di Kabupaten Manggarai meninggal dunia.
Dari siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikutip Senin (17/8/2026), hingga Minggu kemarin terdata sebanyak 253 satuan pendidikan terdampak, terdiri atas 199 satuan jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB (kewenangan kabupaten) dan 54 satuan jenjang SMA/SMK/SLB (kewenangan provinsi). Jumlah tersebut termasuk ruang kelas baru hasil revitalisasi 2026 seperti SD Negeri Wae Wulan dan SD Inpres Lengko Randang.
Kerusakan sekolah yang terparah terjadi di Kabupaten Manggarai, yaitu 104 sekolah dari berbagai jenjang. Lalu, Kabupaten Manggarai Timur (52 sekolah), Nagekeo (44 sekolah), Ende (39 sekolah), Ngada (35 sekolah), Sikka (27 sekolah), dan Manggarai Barat (23 sekolah). Adapun warga sekolah yang meninggal dunia yakni dua murid dan satu guru di Kabupaten Manggarai Timur serta satu murid di Kabupaten Manggarai.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah ini. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memastikan pendataan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman,” kata Mu’ti.
Mu’ti menjelaskan, Kemendikdasmen bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Hingga saat ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) sebagai simpul penanganan bencana di lapangan terus melakukan proses pendataan dan penanganan kerusakan.
Sebagai respons cepat menjaga keberlanjutan pembelajaran sekaligus mengutamakan keselamatan warga sekolah, Kemendikdasmen menyiapkan 50 tenda ruang kelas darurat yang bergerak melalui dua klaster ekspedisi. Klaster pertama mengirim 30 tenda dari penyimpanan Jakarta dan Yogyakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Pengiriman tersebut juga membawa 1.000 paket Family Kit, 200 paket School Kit umum, dan 2.000 paket School Kit SMA/SMK untuk mendukung kebutuhan warga sekolah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
Bantuan itu akan berangkat dari Surabaya pada 20 Agustus 2026 menggunakan Kapal Motor Dharma Rucitra 7 dan dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada 22 Agustus 2026. Kemendikdasmen menargetkan pemasangan tenda mulai 23 Agustus 2026.
Rencananya, BGTK NTT akan menerima dan mengelola bantuan di Posko Kemendikdasmen, Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo.
Sementara klaster kedua mengirim 20 tenda dari penyimpanan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang menuju Pelabuhan Ende untuk mendukung sekolah di wilayah Ende, Ngada, Sikka, dan Nagekeo. Pengiriman menggunakan Kapal Motor Dharma Rucitra 8 dari Surabaya pada 21 Agustus 2026. BPMP NTT akan menerima bantuan di Posko Klaster 2 di SKB Ende sebagai titik transit logistik sebelum mendistribusikannya ke wilayah sasaran.
Tim Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) di bawah koordinasi Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) akan mengawal pengiriman bantuan, distribusi, hingga pemasangan tenda darurat di lapangan.
Hentikan sementara pembelajaran
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mengatakan, Kemendikdasmen mengarahkan satuan pendidikan untuk menghentikan sementara pembelajaran di ruang kelas yang rusak dan memindahkan kegiatan ke ruang aman, tenda belajar, atau meliburkan pembelajaran sementara sesuai kondisi daerah. Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan psikososial melalui kerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
“Layanan tersebut akan segera bergerak setelah tim pendahuluan memberikan konfirmasi kondisi lapangan. Langkah selanjutnya adalah mendorong pembersihan sekolah yang masih aman digunakan serta mengoordinasikan pemanfaatan anggaran belanja tambahan untuk kebutuhan sarana dan school kit,” jelasnya.
Selain bantuan fisik, Kemendikdasmen menyiapkan dukungan konektivitas melalui Starlink bagi wilayah yang mengalami gangguan listrik dan jaringan komunikasi. Tim lintas direktorat di Kemendikdasmen juga mulai bergerak ke lapangan untuk mempercepat asesmen, verifikasi kerusakan, dan koordinasi pemulihan layanan pendidikan.
Terkait dengan penanganan kerusakan fisik, lanjut Gogot, Kemendikdasmen juga terus mempercepat identifikasi sekolah rusak berdasarkan data awal yang akan dihimpun oleh Tim Revitalisasi Satuan Pendidikan hingga 18 Agustus 2026. Verifikasi lapangan dan penanganan melalui perjanjian kerja sama (PKS) ditargetkan berlangsung pada pekan berikutnya.
Komentar (0)