Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya disiapkan sebagai lokasi Istana Presiden dan pusat pemerintahan eksekutif. Kawasan legislatif dan yudikatif juga mulai dibangun untuk melengkapi fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan.
Pembangunan kedua kawasan itu ditargetkan rampung pada akhir 2027. Untuk kawasan legislatif, total nilai kontrak pembangunan mencapai sekitar Rp 8,24 triliun dengan luas kawasan sekitar 41,81 hektare.
Sedangkan pembangunan kawasan yudikatif memiliki nilai kontrak sekitar Rp 3,06 triliun. Dengan demikian, total nilai kontrak kedua kawasan mencapai sekitar Rp 11,3 triliun.
Di kawasan legislatif, pembangunan dibagi menjadi lima paket yang mencakup Gedung Sidang Paripurna, kompleks DPR, MPR, DPD, serta sejumlah fasilitas pendukung dan utilitas kawasan.
PPK-E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Alfrits Steve Willy, mengatakan seluruh proyek gedung di kawasan legislatif ditargetkan selesai pada 23 Desember 2027.
Dengan target tersebut, pekerjaan konstruksi masih akan terus berlangsung hingga dua tahun ke depan untuk menyelesaikan struktur, arsitektur, hingga berbagai fasilitas pendukung di dalam kawasan.
“Kami akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” ujar Alfrits di lokasi pembangunan proyek legislatif IKN, Kalimantan Timur, Minggu (16/8).
Target penyelesaian itu pun tergambar dari kondisi proyek saat ini. Saat ditemui di lokasi, pembangunan masih kental dengan aktivitas konstruksi. Menara angkut atau tower crane berdiri di antara bangunan yang tengah dikerjakan, sementara alat berat hilir-mudik dan para pekerja terlihat beraktivitas di sejumlah titik.
Salah satu bangunan utama yang disiapkan adalah Gedung Sidang Paripurna. Bangunan ini memiliki luas sekitar 50.207 meter persegi, terdiri dari tujuh lantai dan satu semi-basement. Ruang sidang utamanya dirancang memiliki kapasitas sekitar 2.194 orang, lebih besar dibandingkan kapasitas ruang sidang paripurna yang ada saat ini di Jakarta.
Desain gedung juga membawa sejumlah filosofi angka yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Salah satunya terlihat dari penggunaan 45 kolom yang mengelilingi Gedung Sidang Paripurna, sebagai bagian dari filosofi 17, 8, dan 45.
Selain itu, kawasan legislatif akan dilengkapi ruang terbuka, taman, embung, fasilitas ibadah, hingga Plaza Rakyat. Area tersebut dirancang sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
Dari sisi progres, pembangunan lima paket gedung legislatif saat ini masih berada pada tahap awal konstruksi. Paket DPR 1 tercatat sekitar 11,03 persen, DPR 2 sekitar 9,93 persen, Gedung Sidang Paripurna sekitar 12,15 persen, sedangkan Gedung MPR sekitar 10,5 persen berdasarkan paparan di lapangan.
Progres Kawasan YudikatifOtorita IKN juga mengebut pembangunan kawasan yudikatif. Kawasan ini nantinya akan menjadi lokasi bagi sejumlah lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY), serta fasilitas pendukung berupa masjid kawasan.
PPK-E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Sonny Alissa, mengatakan pembangunan kawasan yudikatif ditargetkan selesai pada 25 Desember 2027.
“Itu di 25 Desember 2027. Itu target penyelesaian kita, kalau sesuai kontrak multi-years, dari awal Desember 2025 sampai akhir Desember 2027,” kata Sonny.
Sonny menyebut pembangunan kawasan yudikatif masih berjalan sesuai target. Hingga akhir 2026, proyek ditargetkan mencapai progres sekitar 40 persen, terutama setelah pekerjaan struktur mencapai tahap topping off.
“Target tahun ini menunggu bisa mencapai 40 persen. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural dan landscape, interior, ya itu kami kebut,” ujarnya.
Meski demikian, pembangunan kawasan yudikatif menghadapi tantangan kenaikan harga bahan bakar yang digunakan dalam proses konstruksi. Project Manager proyek Gedung Mahkamah Agung menyebut harga solar yang sebelumnya sekitar Rp 12.500 per liter kini berada di kisaran Rp 20 ribuan, bahkan sempat mencapai Rp 28 ribu-Rp 30 ribu.
Kondisi itu membuat pemerintah dan kontraktor membahas kemungkinan penyesuaian harga. Namun, Sonny mengatakan, persoalan tersebut masih dalam pembahasan dan sejauh ini tidak mengganggu target penyelesaian proyek.
Komentar (0)