jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum krusial bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen nasional.
Legislator dari Daerah Pemilihan I Kalimantan Selatan itu pun mengapresiasi tinggi tema HUT ke-81 RI tahun ini, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
BACA JUGA: 81 Tahun Bukan Sekadar Merdeka: Apakah Kita Benar-benar Berdaulat, Adil, dan Makmur?
Dia menilai tersebut mengonfirmasi pekerjaan rumah besar bangsa yang belum sepenuhnya tuntas.
"Tema ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus tecermin pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak boleh terjebak dalam seremonial belaka," kata Habib Aboe, Minggu (16/8).
BACA JUGA: Semarak HUT RI, Warga Ikuti Lomba & Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dari Jasa Raharja
Habib Aboe menggarisbawahi bahwa arti kemerdekaan di era modern telah bergeser dan cakupannya jauh lebih luas.
Menurut dia, Indonesia tidak bisa lagi sekadar berpuas diri dengan pengakuan wilayah secara hukum internasional jika kebutuhan dasarnya masih bergantung pada pihak luar.
BACA JUGA: Apresiasi & Catatan Kritis Habib Aboe untuk Pidato Presiden Prabowo soal RAPBN 2027
"Kedaulatan bukan sekadar pengakuan teritorial, melainkan kemandirian penuh di sektor pangan, energi, dan teknologi," ungkap anggota Komisi III DPR RI itu.
Pada sektor pangan, Habib Aboe menyoroti mengenai konsep ketahanan yang selama ini dijalankan.
Dia menilai ketersediaan pasokan di pasar tidak akan berarti apa-apa apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk mengaksesnya.
"Pada sektor pangan, kedaulatan berarti kemandirian pangan dengan harga yang terjangkau, termasuk adanya kemampuan daya beli masyarakat. Pangan murah saja tidak cukup, namun harus ada kemampuan atau daya beli rakyat. Apa gunanya barang ada di pasar kalau rakyat tidak punya uang untuk membelinya?" kata Habib Aboe.
Selain pangan, sektor energi tak luput dari perhatian Habib Aboe.
Dia mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan klasik pemadaman listrik berkala yang masih menghantui wilayah luar Jawa, khususnya Kalimantan Selatan, serta menjamin keadilan harga energi bagi masyarakat prasejahtera.
“Kemandirian energi berarti tidak boleh lagi ada byar pet, dengan harga token listrik yang ramah untuk kantong rakyat. Selain itu, tidak ada lagi antrean BBM yang mengular di SPBU. Harus ada jaminan ketersediaan bahan bakar di lapangan dengan harga yang tetap terjangkau," katanya.
Habib Aboe lebih lanjut menyoroti urgensi penguasaan teknologi.
Menurut dia, inovasi teknologi harus bergerak secara paralel, baik itu untuk mendongkrak ekonomi rakyat di sektor agraria, maupun memperkuat sistem pertahanan negara.
"Di sisi lain, harus ada kemandirian teknologi. Mulai dari teknologi sederhana tepat guna yang bisa dimanfaatkan langsung oleh petani, peternak, maupun nelayan di desa-desa, hingga teknologi dengan kompleksitas tinggi, seperti alat utama sistem senjata (alutsista). Sudah saatnya kita memproduksi dan menggunakan karya anak bangsa sendiri," kata Habib. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Komentar (0)