Grid.ID - Kronologi kericuhan peringatan Hari Damai Aceh. Insiden ini berawal dari larangan pemasangan bendera bulan bintang oleh aparat.
Peringatan Hari Damai Aceh yang digelar di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh berubah menjadi ricuh usai massa terlibat bentrokan dengan aparat. Dalam acara yang digelar, pada Sabtu (15/8/2026) itu, massa melemparkan batu ke petugas TNI dan Polri, sedangkan aparat membalas dengan tembakan ke udara dan gas air mata.
Keributan ini kemudian menyebabkan sejumlah kendaraan yang terparkir di samping masjid mengalami kerusakan akibat lemparan batu. Adapun, kericuhan berawal saat sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bulan bintang pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman.
Saat itu, aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang pemasangan bendera tersebut yang diikuti beberapa kali pelepasan tembakan peringatan ke udara. Suara tembakan inilah yang kemudian membuat massa yang berada di halaman masjid sontak tiarap.
Situasi lalu berubah menjadi memanas setelah sebagian massa meluapkan kemarahan mereka kepada aparat dengan mengejar personel TNI yang ada di sekitar masjid. Mereka bergerak hingga ke depan Gedung DPRK Banda Aceh, sementara sebagian lainnya berlari menuju lampu Simpang Kodim.
Melansir dari Kompas.com, saat pengejaran itu, massa melempari aparat dengan batu dan sejumlah benda lainnya. Dalam kronologi peristiwa ini, bentrokan tersebut kemudian mulai mereda setelah personel TNI mulai menjauh dari kejaran massa.
Meski kericuhan mereda, saat itu massa masih bertahan di sekitar Masjid Raya Baiturrahman dan menyampaikan protes atas larangan pengibaran bendera bulan bintang tersebut. Sementara itu, sejumlah selongsong peluru juga ditemukan berserakan di jalan sekitar lokasi setelah aparat melepaskan tembakan peringatan.
Berdasarkan informasi, massa juga membakar satu unit sepeda motor milik aparat TNI yang diparkir di area masjid dan salah seorang peserta aksi dikabarkan dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di bagian kepala. Insiden ini kemudian mendapatkan banyak sorotan, salah satunya dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh kunci tercapainya Kesepakatan Helsinki, Jusuf Kalla.
Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menengarai adanya dinamika provokasi yang memicu peristiwa tersebut. Dia mengatakan, masyarakat datang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21, sejak ditandatanganinya perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam dan menyebutkan bahwa kegiatan itu umumnya diisi dengan doa dan zikir bersama.
"Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah kemudian demo dan malam mengganti bendera itu," kata Jusuf Kalla.
Dia menambahkan, situasi memanas terjadi saat massa enggan menurunkan bendera yang sempat diganti tersebut. Meski demikian, Jusuf Kalla menilai, situasi umum masyarakat Aceh secara luas tetap menghendaki suasana yang damai.
"Sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun, mungkin ada masyarakat yang kurang puas tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan ini," tuturnya.
JK kemudian membeberkan bahwa pada saat kejadian, sejumlah toko kunci di Aceh ternyata sedang ada di luar daerah, seperti Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang diketahui tengah berada di Kuala Lumpur untuk pengobatan. Begitu pula tokoh berpengaruh lainnya di Lembaga Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar.
"Wali Nanggroe, Pak Malik Mahmud, itu juga lagi pengobatan di Penang. Jadi, hampir tidak ada pimpinan, hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian. Jadi, pimpinan yang berpengaruh tidak ada di Banda Aceh pada waktu-pada saat ini," ucap JK.
"Sehingga mereka justru sangat memprotes, lah, soal masalah di Aceh yang dilakukan oleh ini," imbuh JK.
Lebih lanjut, JK mendorong masyarakat Aceh untuk meninjau kembali berbagai kemajuan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang berhasil dicapai selama masa perdamaian pascakonflik. Dia juga menggarisbawahi status Aceh sebagai daerah yang memiliki hak otonomi khusus serta mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah pusat.
"Kebebasan pendidikan sosial telah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ini hanya masalah justru ketidaksenangan kepada antarkelompok di sana itu," sebut Jusuf Kalla.
"Itu hak-hak atau apa yang diperoleh, ada dana khusus, dana-dana otonomi khusus ada semuanya di sana. Dan hak-hak ini jauh lebih baik dibanding dengan banyak daerah. Akibat konflik 30 tahun, perlu segera kita merehabilitasi daerah itu sehingga ada dana-dana khusus diberikan," ujarnya.
Sementara itu, dalam kronologi keributan di peringatan Hari Damai Aceh ini, Salah satu Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengecam tindakan represif aparat keamanan yang melepaskan tembakan ke udara saat menghadapi massa. Menurutnya, hal itu seharusnya tak dilakukan dan aparat semestinya mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis kepada masyarakat.
Azharul lalu mengingatkan, respons aparat dengan kekerasan itu hanya akan membuka kembali trauma masyarakat Aceh terhadap masa lalu. Melansir dari Serambinews.com, diketahui Aceh pernah disebut mengalami konflik bersenjata berkepanjangan dan menjadi daerah operasi militer dengan tingkat kekerasan aparat keamanan yang tinggi. (*)
Artikel Asli
Komentar (0)