10 Ribu Warga DKI Ikuti Kampanye Antikorupsi di Dukuh Atas Jakpus

Jakarta: Sebanyak 10.530 peserta yang terdiri dari jajaran aparatur Pemprov DKI Jakarta hingga berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Agustus 2026. Kehadiran massa ini dalam rangka mengikuti Kampanye Antikorupsi Serentak 2026 bertema “5 Abad Kota Global: Birokrasi Bersih, Hadir Melayani”.

“Dalam kesempatan kampanye anti korupsi ini, diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta tentunya paling banyak, BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di lokasi, Minggu, 16 Agustus 2026.
 

Kegiatan On-Ground Activation Integrity Fun Walk dan Integrity Booth yang digagas Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjadi ajang pembuktian komitmen transparansi dan integritas birokrasi di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pramono mengklaim pihaknya terus memperkuat sinergi dengan lembaga antirasuah guna mengawal program kerja di Jakarta.

“Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik dan sebagai gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan perdampingan dengan KPK,” ujar Pramono.

Tak hanya parade dan sosialisasi integritas, kegiatan tersebut juga menghadirkan beragam stan pelayanan publik gratis bagi masyarakat.

“Selain itu, kami juga memberikan pelayanan gratis untuk Dukcapil, Kesehatan, kemudian Bappenda, dan sebagainya yang dilakukan secara gratis dan sekarang ini hampir semua pengurusan di Jakarta yang menyangkut masyarakat hampir semuanya gratis,” lanjut Pramono.


Ilustrasi korupsi. Foto: Dok. Medcom.id.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan peringatan keras mengenai potensi penyelewengan anggaran serta penyalahgunaan wewenang pada proyek pembangunan daerah di tingkat teknis lapangan. Ia menyoroti keterbatasan jangkauan pengawasan pimpinan daerah yang kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.

“Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik. Tapi tidak ditahu, Pak Gub mungkin tidak tahu, ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik,” tegas Johanis.

Oleh karena itu, Johanis mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan fasilitas publik di lingkungan masing-masing.

“Kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya,” kata Johanis.

Ia mengingatkan bahwa seluruh anggaran Pemprov DKI bersumber dari pajak rakyat, sehingga setiap penyelewengan dana daerah merupakan tindakan merugikan masyarakat.

“Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari pemerintah DKI. Karena apa yang dipakai oleh pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI,” pungkas Johanis.