- Respons Kolombia
- Pergeseran Politik di Amerika Latin
- Panama Dukung Koalisi AS
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan melakukan operasi militer gabungan dengan Kolombia untuk menghancurkan kelompok bersenjata yang dituduh terlibat dalam jaringan teror dan perdagangan narkoba. Sinyal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat menyambut Kolombia ke dalam koalisi pemberantasan kartel yang dipimpin Washington.
Hegseth mengatakan Kolombia telah memberikan kewenangan untuk melakukan operasi militer bersama guna menghancurkan kelompok teroris dan jaringan teror. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan koalisi Americas Counter-Cartel Coalition yang dipimpin AS di Panama.
Ketika ditanya apakah dirinya telah membahas kemungkinan serangan gabungan dengan mitranya dari Kolombia terhadap kelompok bersenjata seperti National Liberation Army (ELN) dan sisa-sisa Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), Hegseth menjawab, "Ya."
ELN merupakan kelompok yang oleh AS ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Hegseth bahkan memberikan indikasi lebih jauh mengenai kemungkinan keterlibatan langsung militer AS dalam operasi tersebut.
"Organisasi teroris yang ditetapkan, bersama pemerintah mitra, akan menjadi target yang sah bagi pemerintah Amerika Serikat," kata Hegseth ketika ditanya apakah operasi semacam itu diperkirakan akan dilakukan, dikutip dari Reuters, Minggu (16/8/2026).
Pertemuan di Panama tersebut menunjukkan makin luasnya cakupan kebijakan Presiden AS Donald Trump di Amerika Latin. Kebijakan Washington di kawasan tersebut kini tidak lagi hanya berfokus pada Terusan Panama, tetapi juga mencakup operasi pemberantasan narkoba dan kelompok bersenjata.
Sejak September tahun lalu, lebih dari 200 orang tewas dalam serangkaian serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba.
Pada Januari, operasi pasukan komando yang dipimpin AS juga menggulingkan Nicolas Maduro dari jabatan Presiden Venezuela.
Langkah-langkah militer tersebut mendapat kritik. Para pengkritik menilai serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga terkait narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang layak ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).
Namun, Hegseth justru mengecam organisasi tersebut. Ia juga mendorong negara-negara mitra yang menghadiri pertemuan di Panama untuk menarik diri dari ICC.
Hegseth menyamakan kelompok pengedar narkoba dengan organisasi teroris seperti Al Qaeda dan Islamic State.
Dalam pidatonya di sebuah hotel di Panama City, Hegseth juga mengangkat kembali konsep yang ia sebut sebagai doktrin Monroe yang diperbarui. Kebijakan Monroe pada abad ke-19 menegaskan posisi dominan AS di kawasan Amerika dan oleh para pengkritiknya kerap dikaitkan dengan sejarah intervensi Washington di kawasan tersebut.
Hegseth menyebut versi baru kebijakan tersebut sebagai "Donroe Doctrine", permainan kata dari nama belakang Trump dan Monroe.
"Kami akan mempertahankan belahan bumi kami dari ancaman eksternal," kata Hegseth. Ancaman tersebut, menurutnya, mencakup para pengedar narkoba serta pengaruh asing yang dianggap merugikan.
Pemerintahan baru Kolombia menjadi salah satu pihak yang menyambut pendekatan tersebut. Presiden Kolombia Abelardo De La Espriella berjanji melakukan penindakan keamanan secara besar-besaran, yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintahan Trump.
Pada Jumat lalu, pemerintahan Trump mengumumkan rencana memberikan bantuan keamanan senilai US$1 miliar kepada pemerintah De La Espriella.
Dalam pidato pelantikannya pada Jumat, De La Espriella berjanji akan "memberantas secara definitif momok tanaman ilegal" dan juga menyatakan komitmennya bergabung dengan program Shield of the Americas yang didirikan Trump.
De La Espriella sebelumnya menyalahkan pendahulunya, Presiden berhaluan kiri Gustavo Petro, atas meluasnya kelompok-kelompok bersenjata di Kolombia.
Dalam pertemuan yang sama dengan Hegseth, Menteri Pertahanan Kolombia Jorge Eduardo Mora, seorang pensiunan mayor jenderal, mengatakan negaranya dapat memainkan peran penting dalam memerangi para pengedar narkoba di wilayah pesisir Pasifik maupun Karibia.
"Saya pikir waktunya telah tiba bagi kartel narkoteroris untuk menghadapi kekuatan dan kemampuan seluruh belahan bumi, yang dipimpin oleh Amerika Serikat," kata Mora.
Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kemitraan keamanan baru tersebut diperkirakan akan melampaui tingkat kerja sama yang pernah dijalankan melalui Plan Colombia.
Plan Colombia merupakan inisiatif pemberantasan narkotika AS-Kolombia yang diluncurkan pada awal 2000-an.
Masuknya pemerintahan baru Kolombia ke dalam kemitraan keamanan dengan Washington juga terjadi di tengah pergeseran politik ke kanan yang meluas di Amerika Latin.
Pemilihan De La Espriella menjadi bagian dari perubahan tersebut.
Di Argentina, Bolivia, Cile, Ekuador, Panama, dan Peru, kondisi ekonomi yang lemah serta meningkatnya kriminalitas telah mengubah prioritas pemilih. Situasi itu memberikan ruang bagi kandidat-kandidat sayap kanan keras yang sebelumnya berada di pinggiran politik untuk mendapatkan dukungan.
Para kandidat tersebut menawarkan pendekatan berupa penindakan keras terhadap kriminalitas di tengah meningkatnya nasionalisme sayap kanan secara global.
Sementara itu, Panama juga menjadi salah satu negara yang semakin penting dalam strategi Trump di kawasan.
Pemerintahan Trump meraih kemenangan besar dari Mahkamah Agung Panama pada Januari setelah Washington menyampaikan kekhawatiran mengenai meningkatnya pengaruh China.
CK Hutchison yang berbasis di Hong Kong, melalui unit lokalnya Panama Ports Company, kehilangan konsesi pelabuhan yang telah dikuasainya selama hampir tiga dekade.
Posisi Panama menjadi strategis karena Terusan Panama menangani sekitar 5% perdagangan maritim global. Kondisi tersebut menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pintu masuk terusan sebagai salah satu titik sensitif dalam ketegangan antara Washington dan Beijing.
Presiden Panama Jose Raul Mulino dalam pertemuan tersebut menyebut perdagangan narkoba sebagai ancaman terbesar yang dihadapi kawasan. Mulino juga menepis kekhawatiran bahwa koalisi yang dipimpin AS dapat melanggar kedaulatan negara-negara anggotanya.
Dalam pidatonya, Mulino tidak menyebut China. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kelompok kriminal transnasional yang melakukan perdagangan narkoba dan manusia merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan.
"Tidak akan pernah ada perdamaian yang berkelanjutan jika musuh ini (maju)," kata Mulino.
(luc/luc)
Komentar (0)