Muktamar NU ke-35, Harapan Kepemimpinan Organisasi Tetap Menjaga Marwah Ulama

Jakarta: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dinamika mengenai kepemimpinan organisasi mulai menjadi perhatian. Salah satu yang mendapat sorotan ialah posisi Rais Aam yang memiliki peran penting dalam struktur keulamaan NU.

Aktivis senior NU Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus, Sudarsono Rahman, berharap proses penentuan Rais Aam tetap mengedepankan tradisi musyawarah dan pertimbangan para ulama.

“Memang tidak elok memperebutkan posisi Rais Aam, karena itu merupakan makom tertinggi di NU. Seharusnya lahir dari pilihan kiai-kiai sepuh yang ikhlas, saleh, dan wara’, bukan lewat kampanye, pemaksaan, apalagi membeli suara Rais Syuriah di tingkat wilayah maupun cabang. Naudzubillah,” kata Sudarsono dalam keterangan pers, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Menurut Sudarsono, posisi Rais Aam merupakan bagian penting dalam tradisi kepemimpinan keulamaan NU. Karena itu, proses penentuannya diharapkan berlangsung dengan mempertimbangkan kewibawaan ulama serta kepentingan organisasi secara luas.

Logo Nahdlatul Ulama (NU). Foto: Dok. NU.

Ia juga menyinggung pernyataan Rais Syuriah PBNU sekaligus Pengasuh Ponpes Lirboyo, Kediri, KH Kafabih Mahrus, mengenai dinamika politik internal organisasi. Pernyataan tersebut, menurut Sudarsono, menjadi bagian dari perhatian terhadap proses menuju Muktamar NU ke-35.

“Kata Kiai Kafabih: ‘Padahal seharusnya pengurus PBNU memikirkan kemajuan organisasi, malah sibuk memperebutkan jabatan’,” jelas Sudarsono. Kepemimpinan Jadi Bagian Penting Muktamar
Sudarsono menilai posisi Rais Aam memiliki pengaruh penting dalam arah kepemimpinan PBNU. Menurut dia, hal tersebut membuat proses penentuan kepemimpinan perlu dilakukan dengan mengedepankan kepentingan organisasi.
 
“Sangat masuk akal jika target utama menjadi Rais Aam. Dengan posisi itu, seluruh jabatan di PBNU bisa dalam satu kendali, apalagi jika diarahkan agar Rais Aam melakukan veto atau menunjuk langsung Ketua Umum,” ungkapnya.

Ia berharap dinamika menjelang Muktamar tidak menggeser perhatian dari agenda utama organisasi. Menurutnya, forum lima tahunan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan memastikan keberlanjutan NU. “Jika sudah begini, jangan harap PBNU ke depan akan lebih baik,” bebernya. Kembalikan pada Tradisi Musyawarah
Sudarsono menyebut Muktamar NU ke-35 menjadi momentum penting bagi PWNU dan PCNU dalam menentukan arah organisasi. Ia berharap para peserta Muktamar dapat menggunakan forum tersebut untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang.

“Kita semua hanya bisa berharap kepada para muktamirin dari PWNU dan PCNU. Pada akhirnya, pemegang kuasa tunggal adalah Allah SWT,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga NU sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan organisasi perlu diarahkan untuk menjaga warisan para pendiri sekaligus menjawab kebutuhan umat dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, dinamika menjelang Muktamar NU ke-35 diharapkan dapat menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi. Tradisi musyawarah, penghormatan terhadap ulama, serta kepentingan umat menjadi sejumlah nilai yang diharapkan tetap menjadi pijakan dalam menentukan masa depan NU.