Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus menilai langkah DPD RI memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur legislasi menunjukkan peran strategis lembaga tersebut sebagai representasi daerah.
Menurut Lucius, pidato Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI menarik karena tidak hanya berisi kritik atau evaluasi terhadap pemerintah. DPD juga menawarkan sejumlah agenda konstruktif yang kemudian mendapat respons dari pemerintah.
"Menurut saya, ini menunjukkan DPD mulai menemukan posisi strategisnya. DPD tidak hanya berbicara atas nama daerah, tetapi juga berusaha memastikan aspirasi daerah diterjemahkan menjadi kebijakan nasional," kata Lucius dalam keterangannya, Sabtu (15/8).
Lucius menyampaikan RUU Daerah Kepulauan menjadi contoh paling konkret. Pasalnya, perjuangan tersebut telah berlangsung sejak 2017 dan kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Karena itu, respons positif Presiden Prabowo terhadap agenda tersebut patut dilihat sebagai perkembangan penting bagi hubungan pusat dan daerah.
"Kalau perjuangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun akhirnya mendapatkan respons positif dari pemerintah dan masuk dalam agenda legislasi prioritas, itu tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Artinya, ada aspirasi daerah yang berhasil dibawa sampai ke tingkat kebijakan nasional," ujarnya.
Ia mengatakan RUU Daerah Kepulauan juga memiliki arti luas karena menyangkut karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, regulasi tersebut dapat menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak menggunakan pendekatan yang seragam terhadap seluruh daerah.
"Indonesia ini negara kepulauan. Karena itu, kebijakan pembangunan juga harus mampu membaca kekhasan daerah kepulauan. Di titik ini, perjuangan DPD menjadi relevan karena mereka membawa perspektif daerah ke dalam kebijakan nasional," ungkapnya.
Lucius juga melihat pidato Ketua DPD RI relatif konstruktif karena tidak menempatkan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi berhadap-hadapan. Sebaliknya, pidato tersebut menekankan bahwa pusat dan daerah merupakan satu kesatuan dalam membangun Indonesia.
"Ini pendekatan yang positif. DPD menjalankan fungsi representasi daerah tanpa harus membangun kesan bahwa kepentingan daerah selalu berseberangan dengan pemerintah pusat. Justru yang ditawarkan adalah kolaborasi agar program nasional benar-benar terasa sampai ke daerah," ungkap Lucius.
Lebih lanjut, Lucius mengatakan tantangan DPD ke depan adalah memastikan dukungan politik terhadap agenda daerah tidak berhenti pada pidato dan masuknya sebuah RUU ke dalam Prolegnas. Menurutnya, DPD perlu terus mengawal proses pembahasan hingga regulasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat daerah.
"Ukuran keberhasilan DPD bukan hanya seberapa kuat menyuarakan aspirasi daerah, tetapi seberapa jauh aspirasi itu berubah menjadi kebijakan yang konkret dan dirasakan masyarakat. RUU Daerah Kepulauan bisa menjadi salah satu contoh penting dari proses tersebut," katanya.
Lucius menambahkan, apabila DPD mampu konsisten menjalankan pola tersebut, legitimasi politik lembaga sebagai representasi daerah akan semakin kuat.
"Kalau DPD konsisten mengawal kepentingan daerah dengan cara yang konstruktif, berbasis data, dan menghasilkan kebijakan, maka publik akan semakin melihat DPD bukan sekadar lembaga pelengkap parlemen, tetapi sebagai institusi yang memang penting untuk memastikan pembangunan nasional tidak meninggalkan daerah," pungkas Lucius.
(prf/ega)
Komentar (0)