Dari Pertumbuhan 6% hingga Defisit 2,4%, ini Target yang Prabowo Bidik dalam RAPBN 2027

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah target ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan kondisi perekonomian Indonesia, asumsi makro RAPBN 2027, hingga sejumlah program prioritas pemerintah untuk tahun depan.

1. Defisit APBN Juli 2026 Capai 0,91%

Prabowo mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 0,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Juli 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia masih cukup kuat di tengah ketidakpastian global. Pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3% secara tahunan (year on year/YoY), sementara belanja negara meningkat 18,2%.

"Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN terjaga hanya 0,91% terhadap PDB," kata Prabowo.

Ia menyebut kondisi global masih diwarnai ketidakpastian akibat kenaikan harga energi yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, suku bunga global yang tinggi, serta tekanan terhadap nilai tukar berbagai negara.

Meski demikian, Prabowo menyatakan ekonomi Indonesia masih mampu bertahan. Pertumbuhan ekonomi pada semester I/2026 mencapai 5,45%, sedangkan inflasi berada pada level 2,88%.

2. Prabowo Singgung Pembaruan Data Ekonomi melalui Sensus

Prabowo juga menyoroti pembaruan data aktivitas ekonomi melalui sensus ekonomi 2026 yang dinilai dapat memengaruhi perhitungan defisit APBN 2027.

Apabila hasil sensus menunjukkan PDB Indonesia lebih besar dibandingkan asumsi pemerintah, rasio defisit terhadap PDB secara otomatis akan menjadi lebih rendah.

Prabowo mengatakan Indonesia telah lebih dari satu dekade belum melakukan rebasing atau pembaruan metode dan tahun dasar dalam menghitung aktivitas ekonomi nasional.

"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," ujarnya.

Saat ini pemerintah menjalankan sensus ekonomi hingga akhir Agustus 2026 dengan melibatkan 251.000 petugas yang bekerja di seluruh desa di Indonesia.

"Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa, perlu kita pastikan berhasil," kata Prabowo.

3. Ekonomi 2027 Ditargetkan Tumbuh 6%

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai 6%. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4%.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%," ujar Prabowo.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2027.

Inflasi ditargetkan berada pada kisaran 2,5%, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan mencapai 6,9%.

4. Defisit RAPBN 2027 Ditargetkan 2,4%

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,4% terhadap PDB.

Target tersebut disusun dengan asumsi pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.

"Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,1 triliun dengan defisit sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto. Dan ini akan kami usahakan untuk kami tekan lebih kecil," kata Prabowo.

Target defisit tersebut lebih rendah dibandingkan defisit yang ditetapkan dalam UU APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Sementara itu, outlook hingga semester I/2026 memperkirakan defisit dapat melebar menjadi 2,85% terhadap PDB.

Baca Juga: Saham Garuda Indonesia Terbang dari Gocap, Prabowo Ungkap Peluang Balik Untung

5. Belanja Negara 2027 Tembus Rp4.097,2 Triliun

Prabowo menetapkan rencana belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat Rp254,5 triliun dibandingkan alokasi APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Dengan demikian, belanja negara pada 2027 tumbuh sekitar 6,62% secara tahunan.

Menurut Prabowo, peningkatan belanja tersebut menjadi instrumen untuk menjalankan agenda pembangunan dan perlindungan sosial pemerintah.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), termasuk kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, serta kesehatan.

6. Asumsi Harga Minyak ICP 2027 US$75 per Barel

Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$75 per barel dalam APBN 2027.

"Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$75 per barel," kata Prabowo.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi ICP dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

Sementara itu, target lifting minyak ditetapkan sebesar 610.000 barel per hari (bopd), sama dengan target 2026.

Untuk lifting gas, pemerintah menargetkan 954.000 barel setara minyak per hari (boepd), turun dari target 2026 sebesar 984.000 boepd.

7. 10.000 Puskesmas Akan Diperbaiki

Pemerintah menargetkan perbaikan 10.000 Puskesmas yang tersebar di 7.285 kecamatan pada 2027.

Setiap Puskesmas akan mendapatkan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, pemerintah akan membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) di 514 kabupaten dan kota.

Program renovasi Puskesmas dan pembangunan Labkesmas tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030.

Berdasarkan Dashboard Puskesmas Kementerian Kesehatan, jumlah Puskesmas di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 10.292 unit.

8. Prabowo Klaim Ekonomi RI Kokoh Berdasarkan Rating S&P

Prabowo mengatakan kondisi ekonomi Indonesia terus menjadi perhatian dunia. Salah satunya tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Menurut Prabowo, keputusan tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai kokoh dan berada dalam kategori investment grade.

"S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati," ujar Prabowo.

S&P juga menilai beban utang Indonesia relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara dengan karakteristik ekonomi yang setara.

9. Pengangguran Ditargetkan Turun hingga 4,3%

Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada 2027 turun ke kisaran 4,30%-4,87%.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran 2026 yang berada pada kisaran 4,44%-4,96%.

Selain pengangguran, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0%-6,5% pada 2027, lebih rendah dari sasaran 2026 sebesar 6,5%-7,5%.

Rasio Gini juga ditargetkan turun menjadi 0,362-0,367 dari target 2026 sebesar 0,377-0,380.

Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575 pada 2027.

Prabowo mengatakan pencapaian berbagai target tersebut akan didukung melalui reformasi fiskal, mulai dari optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, penguatan perlindungan sosial, hingga pengembangan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

10. Sebanyak 10 10.000 Puskesmas akan Direnovasi

Sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada 2027. Sebanyak 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan akan direnovasi dengan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk setiap Puskesmas.

Pemerintah juga akan membangun atau merenovasi 514 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) di seluruh kabupaten dan kota. Seluruh program tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030.

Selain itu, pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah (RSUD), terutama untuk memperkuat layanan penyakit seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal serta layanan kesehatan ibu dan anak.

11. Renovasi Sekolah Ditargetkan Selesai 2029

Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat pada 2029.

Selain perbaikan fisik, pemerintah akan melengkapi ruang kelas dengan interactive flat panel (IFP). Pembelajaran jarak jauh juga akan dikembangkan agar guru-guru terbaik dapat mengajar dari studio guru di Jakarta ke berbagai wilayah Indonesia.

Prabowo juga mengatakan pemerintah akan memperjuangkan agar seluruh sekolah negeri tidak memungut biaya.

Baca Juga: 10.000 Kopdes Merah Putih Sudah Berdiri, Prabowo Punya Target Fantastis di Akhir 2026

12. Bursa Mineral Mulai Beroperasi 2027

Pemerintah akan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai bagian dari kebijakan ekspor satu pintu.

Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah juga akan membangun Indonesia Reference Price sebagai acuan harga komoditas ekspor utama.

Prabowo mengatakan kebijakan ini diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen komoditas, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan harga komoditas global.

13. Optimalisasi Aset BUMN

Pemerintah juga akan mempercepat optimalisasi aset BUMN. Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan menargetkan jumlah BUMN maksimal 300 perusahaan yang produktif pada akhir 2026.

Aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas BUMN yang belum optimal akan dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta secara terbuka dan kompetitif.

14. Target Energi Surya 100 GW

Pemerintah menargetkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS sekaligus menghentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Dalam jangka panjang, setiap desa diharapkan memiliki PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW).Baca Juga: Prabowo Diam-diam Sakit? Setahun Batuk-Batuk Terus Saat Pidato

Prabowo menyebut pengembangan PLTS 100 GW berpotensi menghemat setidaknya Rp73,9 triliun per tahun melalui penurunan biaya pokok produksi listrik.

15. Pengangguran Ditargetkan Turun hingga 4,3%

Pemerintah juga menyiapkan Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali.

PFII akan diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, serta penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

16. Pengadaan Pemerintah Ditargetkan Hemat Rp360 Triliun

Prabowo juga berencana mengubah kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi. Prabowo menyebut belanja pengadaan pemerintah mencapai sekitar Rp1.200 triliun.

Jika konsolidasi melalui katalog elektronik, perencanaan berbasis data, dan penerapan praktik pengadaan terbaik dilakukan secara luas, efisiensi diperkirakan bisa mencapai 30% atau sekitar Rp360 triliun per tahun.

17. Danantara Diperkuat Proyek Strategis

Pemerintah juga akan memperkuat Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen pembiayaan proyek strategis jangka panjang.

Dana tersebut akan diarahkan untuk proyek seperti mobil nasional, motor nasional, hingga pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa. Prabowo memperkirakan pembangunan Giant Sea Wall membutuhkan waktu 15-20 tahun.

18. Elektrifikasi Mobilitas Masyarakat

Pemerintah akan mempercepat elektrifikasi kendaraan dengan memberikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan biaya kendaraan masyarakat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, sekaligus memperkuat industri kendaraan listrik dan rantai pasok nasional.

19. Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Program terakhir yang disampaikan Prabowo adalah rencana mengajukan kebijakan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta istimewa Indonesia.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk diaspora Indonesia yang memiliki kemampuan di bidang seperti sains, kedokteran, teknik, kecerdasan artifisial, penelitian, bisnis, seni, olahraga, dan profesi lainnya.

Prabowo mengatakan kebijakan akan dirancang secara selektif dengan tetap mempertimbangkan integritas, keamanan, kewajiban, dan kepentingan nasional.

Prabowo menegaskan seluruh agenda tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan nasional. Pemerintah juga diminta memastikan setiap anggaran dan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” kata Prabowo.