Proyek properti milik investor asal China, PT Star Bright International Investment, di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menunjukkan permintaan pasar. Dari proyek senilai Rp 1,25 triliun tersebut, lebih dari 100 unit apartemen telah dipesan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu perkembangan yang menggembirakan dalam realisasi investasi swasta di IKN.
“Investasi swasta ini yang menggembirakan. Salah satunya Starbright yang Rp 1,25 triliun dari Cina, sekarang sudah dipesan orang apartemennya. Sudah lebih dari 100 apartemen yang dipesan. Ini surprise,” kata Basuki di City Hall IKN, Jumat (14/8).
PT Star Bright International Investment sebelumnya telah memulai konstruksi proyek kawasan terpadu di Sub WP 1B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 15 Juli 2026. Proyek tersebut menjadi konstruksi perdana yang direalisasikan oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) di IKN dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Proyek Starbright berdiri di atas lahan seluas sekitar 1,55 hektare. Kawasan terpadu tersebut akan mencakup apartemen, restoran, area ritel, dan perkantoran.
Untuk hunian, proyek tersebut menyediakan unit dengan pilihan satu hingga tiga kamar tidur yang dilengkapi ruang keluarga. Pengembang juga menyiapkan fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, area komersial, serta ruang terbuka hijau.
Direktur Utama PT Star Bright International Investment Lu Keming mengatakan pihaknya optimistis terhadap perkembangan IKN sebagai kota baru.
Menurut Lu, pembangunan IKN dari tahap awal memberikan peluang besar bagi investor untuk ikut membentuk kawasan perkotaan baru.
“Saya memiliki pengalaman melihat pembangunan kota dari kondisi awal yang masih kosong. Saya yakin IKN akan menjadi kota yang indah karena dibangun dari awal,” ujar Lu dikutip dari keterangan resminya, Jumat (14/8).
Selain proyek properti, Lu mengatakan investor dari China juga tertarik mengembangkan bisnis di sektor perhotelan dan pariwisata di IKN.
Dalam pembangunan proyek Starbright, investor juga melibatkan kontraktor asal Kalimantan Timur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya melibatkan pelaku usaha lokal dalam pembangunan IKN.
Selain Starbright, Basuki menyebut investasi asing lainnya juga mulai masuk ke kawasan IKN. Salah satunya berasal dari Korea Selatan melalui PT Dian Jaya Indonesia. Perusahaan tersebut menyiapkan investasi lebih dari Rp 2,5 triliun untuk mengembangkan kawasan terpadu di KIPP IKN.
Lion Group Siapkan MRO 30 Hektare di Bandara IKNLion Air Group berencana membangun fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) sekaligus pusat pelatihan di kawasan IKN. Fasilitas tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 30 hektar di sekitar Bandara Very Very Important Person (VVIP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Kepala OIKN, rencana tersebut dibahas setelah Lion Group melihat prospek pengembangan Bandara IKN. Sebelumnya, Lion Group disebut hanya berencana membangun training center di kawasan tersebut.
“Lion Group mau bikin training center 30 hektar di sini. Tapi setelah mereka berpikir untuk training center, ternyata mereka ingin bangun untuk peralatan training-nya, jadi MRO untuk pemeliharaan seperti yang di Batam,” kata Basuki jelang acara Pengukuhan Pengibar Bendera HUT RI di City Hall IKN, Jumat (14/8).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Otorita IKN telah menghubungkan Lion Group dengan Bank Tanah. Pasalnya, lahan di sekitar bandara berada dalam penguasaan Bank Tanah.
Basuki mengatakan Otorita IKN, Bank Tanah, dan Lion Group juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait rencana pembangunan MRO di IKN.
Basuki menilai Bandara VVIP IKN memiliki prospek untuk mendukung pengembangan bisnis penerbangan di masa mendatang.
Ia menyebut bandara tersebut memiliki landasan pacu sepanjang 3 kilometer dengan lebar 85 meter. Menurutnya, ukuran tersebut memungkinkan Bandara IKN melayani pesawat berbadan lebar (wide-body jet).
Selain untuk penerbangan komersial, Basuki mengatakan Bandara IKN juga berpotensi dikembangkan sebagai salah satu titik embarkasi jemaah haji dan umrah.
Ia menyebut kebutuhan minimal untuk menjadi embarkasi haji sekitar 400 jemaah. Dengan mempertimbangkan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, hingga sejumlah wilayah di Sulawesi, Basuki menilai potensi jumlah jemaah yang dapat dilayani cukup besar.
Namun demikian, Bandara IKN saat ini masih berstatus sebagai bandara khusus. Pengoperasiannya sebagai bandara komersial masih harus menunggu perubahan status melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Insyaallah tinggal nanti kita menunggu Perpresnya untuk berubah VVIP, bandara khusus menjadi bandara komersial,” ujar Basuki.






Komentar (0)