JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah menggelontorkan 121 kebijakan untuk menangani masalah-masalah kronis negara. Kebijakan itu tersebar menyasar berbagai subyek dan bidang, mulai optimalisasi performa lembaga-lembaga negara, restrukturisasi BUMN, swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, layanan kesehatan dan pendidikan, sampai pengelolaan komoditas strategis dan aset negara.
”Dalam 21 bulan, pemerintah yang saya pimpin bersama saudara Gibran Rakabuming Raka telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kronis negara,” kata Presiden dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden dalam kesempatan itu berpidato menggunakan teks. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan, Presiden menambahkan sejumlah keterangan untuk mengelaborasi poin-poin dalam teks.
”Swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 sampai 5 tahun, telah mulai terwujud melalui swasembada 8 komoditas pangan. Janji swasembada energi mulai diwujudkan melalui swasembada BBM jenis solar dengan B50. Janji makanan bergizi, bantuan sosial digital, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat,” katanya.
Presiden lantas mengawali dengan menampilkan sejumlah capaian kinerja lembaga-lembaga negara. Pertama, Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus.
Kedua, sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring. Ketiga, BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara 112 triliun Rupiah.
Keempat, kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi Ketua INTOSAI periode 2028–2031 dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026–2032. Kelima, Komisi Yudisial pada Januari-Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat.
Selanjutnya, Presiden menyampaikan lanskap politik internasional. Menurut dia, dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, dan tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. ”Kemandirian bukan berarti menutup pintu kepada dunia. Kemandirian adalah membuka pintu kepada dunia tanpa menyerahkan kunci rumah kita,” katanya.
Di tengah ketidakpastian global, Presiden melanjutkan, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester I-2026, realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
”Ekonomi kita pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen. Ini adalah pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Tetapi saya tegaskan, pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat,” kata Presiden.
Terkait kemandirian pangan, Presiden menyatakan, pemerintah telah membenahi persoalan pupuk dan menyederhanakan 145 aturan yang menghambat penyalurannya menjadi satu skema dalam peraturan presiden terbaru.
Dalam satu tahun terakhir, Presiden mengklaim telah mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras, cabai besar, cabai rawit, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Selanjutnya, pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau.
Dalam hal kemandirian energi, Presiden menyatakan pemerintah mempercepat penggunaan biodiesel B50, dengan campuran 50 persen bahan bakar solar berasal dari minyak nabati produksi dalam negeri. Presiden menyebut B50 telah membawa Indonesia mencapai swasembada solar, sekaligus mengurangi impor, menghemat devisa, memperkuat ketahanan energi, menciptakan permintaan bagi hasil perkebunan, dan menurunkan emisi.
Selain biodiesel, pemerintah terus mengembangkan energi surya, panas bumi, tenaga air, bioenergi, serta teknologi penyimpanan energi, dengan arah kebijakan yang menggabungkan kedaulatan energi dan tanggung jawab menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.
Dalam pidato sekitar dua jam itu, Presiden juga menjelaskan kebijakan-kebijakan lainnya. Di antaranya adalah kebijakan terkait BUMN, Bank Emas, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Koperasi Merah Putih, MBG, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan sejumlah bantuan pemerintah, termasuk kredit perumahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri di tempat terpisah pada hari yang sama memaparkan klaim pencapaian perekonomian melalui sejumlah indikator. Menurut Airlangga, perekonomian Indonesia pada 2026 tumbuh kuat dan stabil di tengah ketidakpastian global.
Pertumbuhan ekonomi semester I-2026 mencapai 5,45 persen, tertinggi pada periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Sementara inflasi Juli 2026 sebesar 2,88 persen, masih dalam sasaran 2,5 persen ±1 persen.
Stabilitas eksternal juga ditopang cadangan devisa sebesar 145,3 miliar dolar AS, setara 5,5 bulan impor. Sejumlah lembaga pemeringkat masih menempatkan Indonesia dalam kategori layak investasi, sekalipun Fitch dan Moody’s memberikan prospek negatif.
Dari sisi aktivitas ekonomi, Airlangga menjelaskan sejumlah indikator yang menggambarkan pemulihan permintaan dan produksi. PMI manufaktur Juli 2026 kembali ekspansif pada level 50,2. Sementara penjualan mobil Juni 2026 tumbuh 33,3 persen, penjualan semen 13,5 persen, penjualan listrik 10,8 persen, dan konsumsi BBM 6,5 persen secara tahunan.
Di sektor keuangan, dana pihak ketiga tumbuh 10,21 persen dan kredit 12,67 persen, dengan kredit investasi bahkan tumbuh 24,9 persen. Investasi juga mencapai Rp 1.011 triliun pada semester I-2026 atau tumbuh 7,2 persen, dengan lebih dari separuh realisasi berada di luar Jawa.
Airlangga juga menggunakan indikator kesejahteraan untuk memperkuat klaim bahwa pertumbuhan semakin inklusif. Tingkat kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, atau 0,16 poin persentase lebih rendah dibandingkan September 2025.
Rasio Gini berada pada 0,368, yang disebut sebagai salah satu level terendah dalam satu dekade terakhir. Sementara, tingkat pengangguran terbuka Mei 2026 mencapai 4,65 persen.
Keseluruhan indikator tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menaikkan ambisi pertumbuhan pada 2027 ke 6 persen. Mesin pertumbuhan diarahkan bergeser semakin kuat ke investasi, industrialisasi, hilirisasi, produktivitas, ekspor, dan penguatan rantai pasok, antara lain melalui 26 proyek hilirisasi yang telah groundbreaking.
Pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Sebagai ukuran kualitas pembangunan, target kemiskinan sebesar 6–6,5 persen, target kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen, target pengangguran sebesar 4,30–4,87 persen, dan target rasio gini sebesar 0,362–0,367.
Komentar (0)