Eddy Soeparno Apresiasi Perhatian Prabowo Terhadap Ekonomi Karbon, Ini Harapannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2026 yang memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi hijau, ekonomi karbon, serta penguatan perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah terus menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan ekosistem nilai ekonomi karbon.

BACA JUGA: Waka MPR Sebut Pengembangan Sektor Ekonomi Karbon Nasional Sudah di Jalur yang Tepat

“Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah didirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8).

Eddy menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut merupakan komitmen politik yang kuat bahwa ekonomi karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional, bukan lagi semata-mata sebagai instrumen untuk mencapai target penurunan emisi.

BACA JUGA: Pidato di IPA Convex, Eddy Soeparno Dorong Akselerasi Pengembangan Ekonomi Karbon

“Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa yang selama ini saya dorong bahwa ekonomi karbon harus dijadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (15/8).

Eddy mengatakan dekarbonisasi harus dilihat dalam cara pandang luas sebagai isu lingkungan sekaligus peluang untuk menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

BACA JUGA: Minta Masukan Soal Ekonomi Karbon, Waka MPR Eddy Soeparno Temui Prof Emil Salim

Dalam konteks tersebut, Doktor Ilmu Politik UI ini menyebut kehadiran SRUK merupakan langkah yang sangat strategis.

Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan setiap unit karbon yang diperdagangkan memiliki pencatatan, verifikasi, dan keterlacakan yang jelas sehingga membangun kepercayaan pasar.

“SRUK adalah fondasi kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia. Kalau kita ingin menarik investasi dan menjadikan karbon sebagai komoditas ekonomi yang kredibel, maka integritas data, transparansi, keterlacakan, dan standar internasional harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.

Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, penguatan SRUK harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi, kesiapan proyek karbon, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Eddy, banyak proyek karbon telah berada dalam tahap persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan sehingga Indonesia harus memastikan proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.

Waketum PAN ini menjelaskan, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk membangun ekonomi karbon.

Kekayaan hutan, lahan gambut, mangrove, potensi energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rendah karbon.

“Pesan Presiden hari ini harus kita tindak lanjuti dengan kerja konkret. Dengan potensi karbon yang besar maka nilai ekonominya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun pasar karbon yang kredibel, kompetitif dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia,” tutupnya. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Keterpaduan Implementasi Perizinan Multiusaha Kehutanan dan Nilai Ekonomi Karbon