Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti derasnya arus informasi di ruang digital yang diwarnai disinformasi, hoaks, hingga serangan terhadap DPR. Menurut dia, kondisi tersebut dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi.
"Derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," kata Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026)
Advertisement
Puan secara khusus menyinggung berbagai informasi tidak benar yang beredar mengenai DPR, termasuk kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR dalam pembahasan RUU, serta penggunaan video lama dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks.
"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," ungkap Puan.
Puan mengatakan, kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Dia menilai, segala kritik dan aspirasi terhadap DPR harus dihormati sebagai bagian dari demokrasi.
"Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta," jelasnya.
Ketua DPP PDIP ini menilai, DPR dan rakyat juga tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan.
"Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya," ujar Puan.
Mantan Menko PMK itu berharap, masyarakat semakin cermat dan cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi. Puan memandang, media dan platform digital juga harus semakin bertanggung jawab.
"Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja," tambahnya.
"Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan, melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial," imbuh Puan.
Komentar (0)