Airlangga Sebut Penjualan Kendaraan Listrik dan Hybrid Naik hingga 40 Persen Lebih

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penjualan kendaraan listrik dan hybrid meningkat hingga lebih dari 40 persen year on year.

Airlangga menjelaskan hal itu dalam konferensi Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Kalau kita lihat juga dari sektor riil seperti otomotif naik 33,3 persen dari year on year. Dan khusus untuk kendaraan elektrik atau kendaraan hybrid itu naiknya lebih 40 persen,” kata dia.

“Dan kenaikan ekonomi juga kita bisa lihat dari kegiatan yang mengkonsumsi listrik, itu juga naik 10,8 persen dan penjualan semen 13,5 persen secara year on year,” tambahnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Perkirakan Penerimaan Pajak 2027 Capai Rp2.908 Triliun

Ia menambahkan, pada sektor keuangan, dana pihak ketiga tumbuh 10,21 persen, kredit tumbuh 12,67 persen year on year dan kredit investasi tumbuh 24,9 atau 25 persen.

“Sementara UMKM pulih ke angka 1 persen per bulan,” tuturnya.

“Nah, kalau kita lihat, bantalan eksternal aman, proyeksi internasional terjaga, cadangan devisa setara dengan 5,5 bulan impor atau 145,3 miliar.”

Dia juga mengatakan neraca perdagangan secara kumulatif pada Januari-Juni 2026 masih positif di angka 3,58 persen dan rupiah menguat 0,69 persen dalam seminggu terakhir.

Pemerintah, lanjut Airlangga, terus mendorong daya beli lewat stimulasi yang dikeluarkan.

“Di kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan.”

Baca Juga: Purbaya: Pemerintah Anggarkan Rp549,9 Triliun untuk Perlindungan Sosial 2027

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, dalam setahun terakhir pemerintah telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang. Lima di antaranya baru dalam satu tahun terakhir.

Pemerintah, kata dia, juga telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) dari total 1.074, dan menargetkan maksimal 300 BUMN pada akhir tahun 2026.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV