Pidato Presiden Mengecewakan PPPK Paruh Waktu, 20 Ribu GTK Siap Bergerak ke Istana

jpnn.com, JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto menjelang HUT ke-81 R1 mengecewakan PPPK paruh waktu seluruh Indonesia.

Dipastikan 20 ribu guru tenaga kependidikan (GTK) akan bergerak menuju Jakarta menuntut kepastian nasib PPPK paruh waktu.

BACA JUGA: Menteri Rini dan Prof Zudan Membuat Keputusan, Seluruh PNS & PPPK Perlu Memperhatikan

Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi menegaskan, pihaknya menyampaikan rasa hormat kepada Presiden Prabowo atas pidato dan arah kebijakan pembangunan yang disampaikan.

Namun, GTKN menyampaikan kekecewaan mendalam karena persoalan penyelesaian PPPK, khususnya PPPK Paruh Waktu menuju Penuh Waktu, sama sekali belum mendapatkan kejelasan.

BACA JUGA: Sudah Ribuan P3K PW Naik Status jadi PPPK Penuh Waktu, di Instansi Mana?

"Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan status. Ini menyangkut kepastian masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara," kata Ratna kepada JPNN, Jumat (14/8/2026).

Dia mengungkapkan, sekitar 20 ribu anggota GTK Nusantara siap bergerak apabila aspirasi ini tidak mendapatkan jawaban yang jelas.

BACA JUGA: 4 Masalah PPPK dan Guru Honorer Diulas di Depan Menteri & Dirjen GTK, Ada Pingpong

GTKN akan melakukan aksi secara damai, tertib, dan konstitusional, termasuk menyiapkan tenda dan perbekalan untuk aksi selama tiga hari di depan Istana Negara dan atau DPR RI.

GTKN juga ingin mengingatkan Presiden Prabowo bahwa berbicara tentang pendidikan tidak cukup hanya membangun infrastruktur.

Gedung sekolah, laboratorium, dan fasilitas pendidikan memang penting, tetapi suprastruktur pendidikan, terutama guru dan tenaga kependidikan yang sejahtera serta memiliki kepastian status, tidak kalah penting.

"Bangunan pendidikan boleh berdiri kokoh, tetapi pendidikan tidak akan berdiri tegak tanpa guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan kepastian," tegasnya.

GTKN tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. GTKN ingin didengar, ingin berdialog. 

Namun, ketika suara pengabdian belum mendapatkan jawaban, GTKN siap membawa suara itu langsung ke depan Istana.

"Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk mencari kepastian," ucapnya.

Ratna menegaskan, PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi status tanpa batas waktu. Sudah waktunya pengabdian dibayar dengan kepastian. (esy/jpnn)