JAKARTA, KOMPAS — Sehari setelah pertemuan para sekretaris jenderal partai politik dari koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto, sejumlah elite partai mengungkap materi pertemuan. Mereka menyebut, salah satu materi tersebut adalah agenda politik yang harus disatukan secara ide dan gagasan. Apa agenda politik yang dimaksud?
Para sekretaris jenderal (sekjen) partai dari koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo berkumpul di kediaman Sekjen Partai Gerindra Sugiono, di Jakarta, Kamis (13/8/2026) malam.
Para sekjen yang hadir antara lain dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Hanya Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Adapun dari Partai Gerindra, selain Sugiono, hadir pula Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi.
Sekjen Demokrat Herman Khaeron saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), mengatakan, pertemuan itu lebih bertujuan untuk mempererat silaturahmi. Menurut dia, sudah cukup lama tidak ada pertemuan semacam itu lantaran Presiden Prabowo belakangan fokus pada situasi ekonomi nasional dan hal-hal lainnya.
Padahal, ia mengungkapkan, ke depan ada banyak agenda politik yang harus betul-betul disatukan. "Satu barisan, satu ide, satu gagasan. Meskipun barangkali nanti ada banyak usulan dan pandangan pendapat," katanya.
Hal itulah, lanjut Herman Khaeron, yang dibahas dalam pertemuan semalam. Menurut dia, pembahasan tersebut dapat memperkuat kebersamaan dalam mendudukkan berbagai persoalan ke depan secara bersama-sama.
Ia pun mengapresiasi inisiatif Sugiono yang memfasilitasi pertemuan tersebut sehingga komunikasi antarsekjen partai koalisi pemerintahan Prabowo pada akhirnya menjadi lebih cair. "Ya namanya juga kita entitas politik, kalau bertemu pasti ada banyak agenda politik yang dibicarakan," tegasnya.
Sejumlah agenda politik yang menurut Herman Khaeron menanti ke depan antara lain Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik. Selain itu, ada pula undang-undang lain yang berkaitan dengan aturan turunannya, termasuk terkait rekrutmen penyelenggara pemilu.
"Ini, kan, harus disamakan supaya kepentingan seluruh partai-partai ya terakomodir dengan baik," ucapnya.
Untuk diketahui, saat ini Komisi II DPR tengah menghimpun masukan dari sejumlah pakar dan pemangku kepentingan terkait revisi UU Pemilu. Rencananya, pimpinan DPR baru akan menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Selasa (18/8/2026) untuk membahas mengenai nasib dari revisi UU Pemilu tersebut.
Saat ditanya apakah dibahas pula agenda perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat, Herman Khaeron mengaku tidak tahu. "Tidak tahu saya, itu hak prerogatif Presiden," katanya.
Terlepas dari itu, koalisi pemerintah telah bersepakat untuk menggelar pertemuan secara rutin ke depannya. "Ke depan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara kami bersepakat untuk bertemu secara rutin," ujarnya.
Ditemui secara terpisah, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid membenarkan bahwa pertemuan itu turut membahas isu-isu politik terkini, terkhusus agenda Pemilu 2029. Namun, ia enggan merinci isi pembahasan tersebut.
"Iya pasti semua dibahas, cari rumusan yang terbaik yang memang mampu menjadikan demokrasi kita lebih baik lagi," katanya.
Ia menyebut, pertemuan rutin sekjen partai koalisi ke depan akan lebih banyak membahas perkembangan mutakhir terkait koalisi pemerintahan, masyarakat, dan kenegaraan. Semangatnya ialah menyatukan langkah seluruh partai koalisi untuk mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan nasional.
Selain itu, forum tersebut diharapkan menjadi katalisator yang baik bagi berbagai aspirasi masyarakat, yang disampaikan kepada pemerintah, DPR, maupun pihak-pihak yang menjadi pemangku kebijakan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji pun tak menampik bahwa pertemuan antarsekjen partai tersebut membahas isu politik. ”Cuma ya sekadar, ya namanya obrolan politik, nyinggung-nyinggung politik sedikit, ada. Tetapi pembahasan yang khusus nggak ada, belum ada. Mungkin dalam pertemuan selanjutnya," katanya.
Menurut dia, hal terpenting dari pertemuan semalam ialah silaturahmi. Para sekjen berdiskusi sekaligus merefleksikan, menjelang peringatan kemerdekaan, apakah langkah-langkah yang telah dilakukan koalisi dan pemerintah sudah mendekatkan bangsa pada cita-cita kemerdekaan.
"Apakah masih ada yang perlu kita koreksi ke depan, sehingga cita-cita kemerdekaan makin lama, makin dekat, dan rakyat Indonesia makin sejahtera," ucapnya.
Ditemui terpisah, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira tak mempersoalkan pertemuan para sekjen partai politik pendukung pemerintahan Prabowo. Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi. "Nggak apa-apa," katanya.
Sementara itu, Wakil Sekjen PDI-P Utut Adianto menilai pertemuan antarsekjen partai koalisi tersebut merupakan hal yang wajar. Mereka bersatu sebagai bagian dari upaya menyatukan visi menghadapi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Nota Keuangan. "Kalau saya melihat orang bertemu itu bagian dari part of the game, kan. Wajar, wajar," ujarnya.
PDI-P, kata Utut, tetap akan menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat.
"Kalau kami, kan, memang mendukung, tetapi kalau ada yang dirasakan nggak pas, kami memberikan kritikan. Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan," ujar Utut.
Komentar (0)