Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar untuk mengubah cara Indonesia menentukan harga komoditas strategis. Pemerintah berencana membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Gagasan ini muncul dari keresahan Prabowo terhadap posisi Indonesia sebagai salah satu produsen komoditas terbesar dunia, tetapi harga sejumlah komoditas justru banyak ditentukan melalui bursa di luar negeri.
Baca juga: Dampak Kegiatan Tambang terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar"Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Ini tidak masuk akal," kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan komoditas yang sangat besar, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet hingga berbagai komoditas strategis lainnya.
Namun, selama puluhan tahun, Indonesia dinilai belum memiliki instrumen yang cukup kuat untuk membangun harga referensi komoditas sendiri.
Prabowo ingin kondisi tersebut diubah.
Indonesia Ingin Punya "Harga Sendiri"
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nantinya menjadi bagian dari kebijakan ekspor satu pintu pemerintah. Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Prabowo menargetkan bursa tersebut dapat beroperasi mulai 1 Januari 2027, dengan catatan proses regulasi dan dukungan DPR berjalan sesuai rencana.
"Kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri," ujarnya.
Pemerintah juga akan mendorong pembentukan Indonesia Reference Price, yakni harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor nasional.
Dengan adanya harga referensi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi price taker, tetapi memiliki posisi yang lebih kuat dalam pembentukan harga komoditas global.
Dari Petani sampai Investor Masuk Satu Sistem
Prabowo membayangkan bursa tersebut tidak sekadar menjadi tempat transaksi komoditas. Pemerintah ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan memiliki kredibilitas di mata dunia.
Produsen, petani, eksportir, pembeli hingga investor nantinya dapat bertemu dalam satu sistem yang diawasi.
"Data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit," kata Prabowo.
Konsep tersebut diharapkan dapat memperbaiki transparansi perdagangan komoditas sekaligus mempersempit celah manipulasi harga dan praktik perdagangan yang merugikan produsen maupun negara.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tetap memahami mekanisme pasar. Artinya, Indonesia tidak bisa begitu saja menetapkan harga setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan kondisi pasar global.
Namun, dia menekankan Indonesia memiliki pilihan ketika harga yang ditawarkan tidak sesuai.
"Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli," tegasnya.
Menurut Prabowo, daripada menjual komoditas strategis dengan harga yang dianggap terlalu rendah, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyimpan sumber daya tersebut bagi kepentingan generasi mendatang.
"Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita," ujarnya.
DPR Diminta Ngebut
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Prabowo meminta dukungan DPR RI. Pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dan diterbitkan.
"Ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas oleh DPR RI dan diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.
Jika terealisasi, pembentukan bursa tersebut akan menjadi salah satu perubahan besar dalam tata kelola perdagangan komoditas Indonesia.
Sederhananya, Prabowo ingin Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai negara yang punya tambang, kebun, dan komoditas, tetapi juga punya panggung sendiri untuk menentukan harga dan memperdagangkannya.
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pun diproyeksikan menjadi salah satu fondasi baru untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan komoditas global.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
Komentar (0)