MEDAN, KOMPAS — Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada November 2025 telah berlalu sembilan bulan. Namun, pemulihan pascabencana belum tuntas. Sejumlah tanggul belum rampung dibangun, sedimentasi masih menumpuk, dan hunian penyintas belum selesai. Sementara itu, musim hujan sudah datang kembali dan menyebabkan banjir di sejumlah daerah.
Kondisi itu disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana dalam aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026). Koalisi meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh.
”Hingga saat ini, sawah dan kebun yang menjadi sumber ekonomi masyarakat masih rusak dan belum tertangani. Air bersih masih sulit dan sebagian anak-anak masih bersekolah di tenda. Sejumlah jembatan juga belum selesai dibangun,” kata Koordinator Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Rahmad Maulidin.
Koalisi masyarakat sipil tersebut menyampaikan aspirasinya melalui orasi, membentangkan poster dan spanduk, serta mengibarkan bendera putih.
Rahmad menyebut, dampak bencana banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu masih terasa hingga kini. Ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. Sejumlah jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian daerah bahkan belum selesai dibangun, antara lain Jembatan Kuta Blang di Jalan Medan-Banda Aceh, Kabupaten Bireuen.
Sudah sembilan bulan jembatan permanen itu belum rampung dibangun. Kendaraan harus bergantian melintasi jembatan Bailey, jembatan darurat yang dibangun setelah bencana. Kendaraan harus mengantre 2-4 jam untuk dapat melewati jembatan tersebut. Jembatan darurat itu juga beberapa kali ditutup total akibat kerusakan.
”Sejumlah jembatan yang menjadi urat nadi ekonomi bahkan masih menggunakan jembatan darurat hingga saat ini,” kata Rahmad.
Rahmad menyebut, hunian tetap untuk para penyintas juga belum rampung dibangun. Demikian pula sekolah dan kantor pemerintahan yang digunakan untuk pelayanan publik. Penanganan pascabencana, menurut Rahmad, seharusnya menjadi prioritas pemerintah.
”Pemulihan bencana sangat mendesak untuk mengembalikan hak masyarakat agar dapat hidup aman, memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak, serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan terlindungi,” kata Rahmad.
Saat pemulihan pascabencana belum selesai, musim hujan tahun ini sudah datang kembali. Sejumlah daerah di Aceh mulai mengalami banjir. ”Dalam sebulan ini, beberapa daerah di Aceh, seperti Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Utara, sudah mengalami banjir lagi. Bahkan, saat ini Aceh Barat Daya sedang mengalami banjir,” kata Rahmad.
Dalam keterangan tertulis, Bupati Aceh Barat Daya Safaruddin mengatakan, banjir berdampak pada sekitar 100 keluarga. Wilayah terdampak meliputi Gampong Le Mirah dan Gampong Pante Rakyat di Kecamatan Babahrot serta Gampong Tangan-Tangan Cut di Kecamatan Setia. Banjir masih dalam penanganan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Secara terpisah, anggota Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menyebutkan, percepatan pemulihan pascabencana di Aceh dilakukan antara lain melalui tambahan anggaran bagi pemerintah daerah terdampak bencana melalui transfer ke daerah (TKD).
Imran menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke Kota Subulussalam, Aceh, untuk melihat kebutuhan perbaikan drainase dan irigasi pertanian.
Satgas PRR Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi Aceh mendampingi pemerintah kabupaten/kota untuk menuntaskan pemulihan pascabencana di Aceh.
”Yang penting eksekusi di lapangan sehingga masyarakat diperhatikan dan nyaman,” kata Imran (Kompas.com, 14/8/2026).
Komentar (0)