Prabowo: 290 BUMN Tak Produktif Sudah Ditutup, Target Maksimal 300 BUMN Produktif

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi negara.

Dia mengatakan pemerintah tidak ingin BUMN hanya memiliki aset besar, tetapi tidak mampu menghasilkan manfaat yang sebanding bagi perekonomian.

“Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di Majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita,” kata Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, restrukturisasi BUMN masih akan dilanjutkan. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir tahun ini menjadi maksimal 300 perusahaan yang produktif.

Baca Juga: Prabowo Siapkan Ambulans Udara, Soroti Ibu Meninggal Karena Harus Jalan 7–9 Jam Untuk Melahirkan

“Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti aset BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Aset tersebut mencakup tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga berbagai fasilitas yang menurutnya tidak boleh dibiarkan menganggur.

Menurut dia, aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah akan membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel.

“Aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi,” terang Prabowo.

Dia menegaskan, kerja sama dengan swasta tidak berarti pemerintah menyerahkan kepemilikan strategis negara.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan Rakyat, Ungkap Laporan Keuangan Negara

Negara tetap mempertahankan kepemilikan, sementara pengelolaan aset yang kurang produktif dapat dilakukan pihak swasta apabila mampu menghasilkan manfaat lebih besar.

“Kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?” tuturnya. 

Prabowo kemudian mencontohkan pengelolaan bandara. Jika terdapat bandara yang belum beroperasi secara maksimal, pemerintah dapat membuka peluang bagi swasta untuk mengelolanya dengan tetap mempertahankan kepemilikan negara.

Ia juga menyebut model National Monetization Pipeline yang diterapkan India sebagai salah satu contoh yang dapat dipelajari Indonesia.

Melalui skema tersebut, swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah dibangun, sementara kepemilikan tetap berada di tangan negara.

 

Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV