jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN seharusnya tidak dipandang sebatas angka-angka, tetapi bisa menjadi wujud upaya negara dalam menyejahterakan rakyat.
Pernyataan Puan itu sebagai respons atas usul pemerintah tentang RAPBN 2027 yang menembus angka Rp4000 triliun.
BACA JUGA: Puan Buka Rapat Paripurna yang Dihadiri Prabowo, Dihadiri 463 Legislator
Berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), yang beragendakan pidato Presiden Prabowo Subianto tentang Pengantar RAPBN 2027, Puan menyoroti lompatan besar anggaran negara dari masa ke masa.
Pada 2000, kata Puan, APBN berada di angka Rp 197 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp 1.126 triliun pada APBN 2010.
BACA JUGA: Pergerakan IHSG & Kurs Rupiah setelah Presiden Prabowo Pidato di Parlemen
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan besaran APBN terus melonjak hingga mencapai Rp3.842 triliun pada tahun 2026 atau naik hampir 20 kali lipat dari 2000. Adapun dalam RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto mngajukan angka Rp4.000 trilun.
"Tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun," kata puan di mimbar pimpinan.
BACA JUGA: Reformasi Subsidi, Poin RAPBN 2027 yang Disepakati Pemerintah dan Banggar DPR RI
Namun, Puan menyebur kenaikan fantastis APBN itu tidak akan berarti tanpa dampak langsung yang dirasakan oleh rakyat.
Semisal, imbuh Puan, APBN bisa dirasakan petani yang sedang menunggu panen, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga pencari kerja yang mencari penghidupan keluarga.
"Angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," kata putri Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.
Oleh karena itu, DPR RI mendorong agar tolok ukur APBN tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan atau besaran alokasi belanja semata, tetapi juga bisa menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dalam berbagai bidang.
"APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," kata dia.
Tema kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 yang diusulkan pemerintah ialah Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.
Puan menegaskan tema tersebut harus diwujudkan dalam langkah nyata yang mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial.
"Harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," ujarnya.
Puan juga menjabarkan Program Kerja Prioritas Nasional 2027, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan.
Program Prioritas Nasional 2027, imbuhnya, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional demi menjaga persatuan bangsa.
"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," katanya.(ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekor Baru Era Prabowo: Pertama dalam Sejarah NKRI, Harga Pupuk Diturunkan hingga 20%
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
Komentar (0)