Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan DPR RI yang dinilainya semakin sinergis. Namun, Prabowo menegaskan sinergi tersebut tidak berarti demokrasi di Indonesia berhenti berjalan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan DPR tetap memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus tetap terbuka terhadap kritik, tetapi di saat yang sama, pemerintah perlu bekerja cepat untuk menjawab kebutuhan rakyat.
"Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik, tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita," ujar Prabowo.
"Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini, saya terima kasih," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi khusus kepada PDIP. Ia mengaitkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat posisi produsen dan komoditas dalam negeri dengan gagasan Marhaenisme yang menjadi salah satu dasar perjuangan PDIP.
Prabowo sebelumnya meminta dukungan DPR untuk membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Menurutnya, bursa tersebut diperlukan untuk membangun harga referensi Indonesia bagi komoditas utama ekspor nasional sekaligus menciptakan pasar yang transparan dan dapat dipercaya.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia,” ujar dia.
Prabowo mengatakan sistem tersebut diharapkan dapat mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu sistem dengan data transaksi yang lebih transparan serta mempersempit ruang penipuan.
Komentar (0)