Harus Koordinasi, Prabowo Instruksikan Kementerian Lembaga Setop Beli Barang Sama

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menghentikan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membeli barang yang sama secara terpisah tanpa koordinasi. Pola pengadaan tersebut dinilai dapat membuat harga pembelian berbeda dan melemahkan daya tawar pemerintah.

Presiden menegaskan disiplin fiskal tidak berhenti setelah anggaran disahkan. Pengelolaan anggaran harus dijaga hingga tahap pelaksanaan agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat secara optimal.

"Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan," tegas Prabowo dalam penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
 

Ia menyoroti praktik pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, sejumlah instansi dapat membeli barang dengan spesifikasi yang sama, tetapi melalui proses dan harga yang berbeda.

"Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tetapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda," jelas Prabowo.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan layar. Pengadaan terpisah melemahkan daya tawar negara
Prabowo mengatakan proses pengadaan yang dilakukan berulang dan tidak terkoordinasi membuat volume pembelian pemerintah terpecah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi daya tawar negara dalam memperoleh barang dan jasa.

"Spesifikasinya sama, tetapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara melemah," kata Kepala Negara.

Karena itu, pemerintah perlu menghentikan pola pembelian barang yang sama tanpa koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Kita harus menghentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Prabowo.