Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun yang tercantum dalam APBN 2026.
Prabowo mengatakan belanja pemerintah tersebut akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 14 Agustus 2026.
Untuk mendukung belanja tersebut, Prabowo mengatakan bahwa pendapatan negara pada RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp3.426 triliun, meningkat dari Rp3.153,6 triliun dalam APBN 2026.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja juga disertai kenaikan pendapatan. Adapun dalam RAPBN 2027, Prabowo mengatakan bahwa defisit fiskal diperkirakan mencapai 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pemerintah menarik pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.
"Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu Rp689,1 triliun, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto," tutur dia.
Menurutnya, struktur RAPBN tersebut sangat selaras dengan keinginan pemerintah, di mana APBN didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat.
Ia menambahkan bahwa RAPBN 2027 harus mampu memperkuat transformasi ekonomi menuju aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan keandalan program perlindungan sosial, menggairahkan pemberdayaan UMKM, serta memperkuat dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan.
"Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan," jelas dia.
Komentar (0)