Puan Janji Penyusunan UU Akan Lebih Berpihak Pada Rakyat

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, penyusunan undang-undang (UU) yang dilakukan DPR bersama pemerintah akan mengutakaman kepentingan dan keberpihakan kepada rakyat. Sebab, pembentukan regulasi tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Rapat Paripurna ini turut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat," kata Puan.
 

Dalam fungsi legislasi, Puan memaparkan bahwa DPR bersama pemerintah telah berhasil menyelesaikan 28 Rancangan Undang-Undang (RUU) sejak awal masa jabatan periode 2024-2029. Untuk masa persidangan kali ini, DPR RI menargetkan 14 RUU masuk tahap Pembicaraan Tingkat I.

Salah satu RUU yang menjadi sorotan adalah RUU tentang Perampasan Aset. Menurut Puan, RUU tersebut saat ini masih dalam tahap penyerapan aspirasi publik. 

"RUU tentang Perampasan Aset masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat yang bermakna, sehingga dapat memperkuat substansi UU tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat," kata Puan.

Terkait adanya dinamika politik dalam pembahasan dan penyusunan UU, ia memastikan seluruh pihak bertekad mencari titik temu demi kepentingan publik.

"Titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut," kata Puan.