Prabowo Ungkap Danantara Temukan Potensi Penerimaan Negara USD 5 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menemukan potensi penerimaan negara sebesar USD 5 miliar dalam kurun dua bulan.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD menjelang peringatan HUT ke-81 RI, Jumat (14/8).

BACA JUGA: Lihat Itu Gestur Jokowi dan Prabowo, Penuh Makna

Penemuan ini menunjukkan adanya kebocoran nilai komoditas yang cukup besar dalam transaksi perdagangan luar negeri.

Dalam kurun waktu singkat, DSI diklaim telah mengelola devisa ekspor senilai USD 14 miliar.

BACA JUGA: Menkeu Purbaya: Presiden Prabowo Usul Ambil Laba Danantara untuk Cadangan Fiskal

Lebih dari 6.000 transaksi ekspor strategis saat ini telah terpantau secara langsung melalui sistem digital terpusat milik DSI.

"DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar dan penyesuaian harga dari pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo.

BACA JUGA: Danantara Berperan sebagai Enabler dengan Memperkuat Ekosistem Industri

DSI didirikan sebagai pintu tunggal untuk mengelola proses ekspor berbagai komoditas strategis milik negara secara transparan.

Pemerintah membentuk DSI untuk memastikan monitor ketat terhadap volume barang yang dimuat di atas kapal ekspor Indonesia.

Presiden menyatakan selama ini banyak laporan muatan di atas kertas yang berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Melalui DSI, pemerintah kini dapat memonitor setiap ton komoditas yang dikirim hingga sampai ke negara tujuan dengan akurat.

Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, lembaga ini fokus mengawasi tiga komoditas utama, yaitu batu bara, sawit, dan besi baja.

"Sekarang bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor," tuturnya.

Pengawasan DSI direncanakan akan terus meluas hingga meliputi 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia.

Prabowo menekankan Indonesia tidak boleh lagi dicurangi dalam perdagangan komoditas internasional yang sangat vital.

"Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat hidup susah," imbuh Prabowo. (rom/jpnn)