Presiden Prabowo Subianto mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menemukan potensi tambahan devisa untuk negara senilai US$ 5 miliar atau Rp 89,22 triliun (kurs Rp 17.829 per dolar AS). Potensi tambahan devisa tersebut didapatkan hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga devisa hasil ekspor.
“Bayangkan dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola DSI, berapa peningkatan hasilnya kepada negara,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8).
Prabowo menyebut DSI berfungsi untuk membenahi ekspor komoditas strategis. DSI hanya bertugas sebagai pintu tunggal proses ekspor, bukan untuk menguasai. Hal ini dilakukan agar negara bisa memonitor jumlah muatan, baik yang ada di kapal ataupun data tertulis di negara tujuan.
BUMN tersebut mengelola ekspor dari tiga komoditas yakni batu bara, kelapa sawit, dan panduan besi sejak 1 Juni 2026.
“Dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai US$ 14 miliar. Lebih dari 6000 transaksi ekspor telah dimonitor DSI,” ujarnya.
Dia menyampaikan kedepannya DSI akan mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Perusahaan juga akan melakukan pengawasan ekspor di 50 pelabuhan yang ada di 25 provinsi di Indonesia.
Prabowo tidak menginginkan bangsa Indonesia kembali dicurangi, kekayaan negara hanya dinikmati segelintir orang dan meninggalkan rakyat dalam kondisi hidup susah. Menurutnya hal ini tidak adil dan bukan merupakan sikap negara yang pandai.
Dia mencontohkan, sebelumnya harga minyak mentah sawit yang dijual di pelabuhan Indonesia dibanderol Rp 15.000 per kilogram, sementara di bursa Rotterdam Belanda, harganya naik menjadi Rp 27.000 per kilogram. Padahal, Belanda tidak memiliki satu hektare pun lahan kelapa sawit.
“Tanah milik kita, tapi orang lain yang tentukan harganya. Ini melanggar prinsip ekonomi dan pasar,” ucapnya.
Ekonom PT Bank Danamon Tbk Hosiana E. Situmorang mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto menunjukkan posisi DSI untuk memperkuat pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis, bukan sebagai pusat laba baru. DSI dinilai meningkatkan transparansi transaksi ekspor, penetapan harga, dan hasil ekspor, yang bertujuan mengurangi kebocoran akibat praktik seperti *under-invoicing* (pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari yang sebenarnya) dan *transfer pricing*.
Sejak DSI beroperasi pada 1 Juni, hasil ekspor senilai US$ 14 miliar atau Rp 249,6 triliun yang berasal dari batu bara, minyak kelapa sawit, dan fero-aloy telah berada di bawah pengelolaan dan pengawasan DSI. Pemerintah berencana memperluas cakupan pengawasan tersebut ke berbagai ekspor komoditas strategis lainnya serta hingga 50 pelabuhan di 25 provinsi.
Hosiana menilai DSI dapat memberikan dampak yang lebih langsung dan relevan bagi rupiah jika kebijakan ini berhasil meningkatkan retensi hasil ekspor di dalam negeri.
"Transparansi yang lebih baik serta berkurangnya kebocoran dana dapat meningkatkan ketersediaan valuta asing di pasar domestik. Namun, angka headline sebesar US$ 14 miliar tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai peningkatan setara dalam pasokan valuta asing domestik, karena dampak akhirnya terhadap mata uang bergantung pada besaran tambahan retensi dan konversi," ujar Hosiana dalam risetnya, Jumat (14/8).
Ia menyatakan kejelasan kebijakan ekspor satu pintu juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pengawasan yang lebih ketat tidak meningkatkan biaya transaksi bagi eksportir ataupun menghambat investasi swasta.
Komentar (0)