Danantara Sumberdaya Indonesia Temukan Potensi Tambahan USD5 Miliar dari Ekspor 3 Komoditas

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada 20 Mei 2026. Prabowo menyebut DSI hadir untuk memonitor ekspor tiga komoditas strategis Indonesia.

"Saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Saya ulangi processing-nya, bukan satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor tidak, tapi sekarang kita bisa monitor berapa ton yang muat di atas kapal, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo mengaku tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Pasalnya, kata dia, sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia sekitar Rp15 ribu per kg. Sementara, harga di bursa Belanda Rp27 ribu per kg. Padahal, kata dia, satu hektare pun tidak ada kebun kelapa sawit di Belanda.

"Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50 persen nilai komoditas kita," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 hanya dengan tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja. Namun, dalam waktu dua bulan 13 hari itu, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari hanya tiga komoditas strategis.


Ilustrasi kelapa sawit. Foto: Ditjenbun Kementan.
 

Lebih dari 6.500 transaksi ekspor 3 komoditas telah dimonitor oleh PT DSI
Kemudian, lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas tersebut telah dimonitor oleh PT DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga dari pembayaran devisa hasil ekspor.

"Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh PT DSI berapa peningkatan hasil yang akan masuk ke negara," ungkap Kepala Negara.

Prabowo mengatakan DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Kemudian, ke depan DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategi, tidak hanya tiga.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi, kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah," kata Prabowo.

Menurut dia, hal itu bukan saja tidak adil, bukan sikap negara yang pandai. Barang Indonesia tapi harganya ditentukan oleh negara lain adalah melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar, dan pihak-pihak lembaga keuangan menilai DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia.

"Mereka yang mengatakan bukan kita. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berjalan di jalan yang benar, kita terus akan kerja, kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain tapi kita terbuka untuk masukan," ucap Prabowo.