jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menyampaikan Laporan Kinerja Kelompok DPD RI di MPR RI Periode 2025-2026 saat Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlermen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
"Alhamdulillah, saya selaku Ketua Kelompok menyampaikan kinerja Kelompok DPD RI di MPR. Hal ini sesuai perintah Peraturan DPD RI, harus menyampaikan laporan kinerja pada akhir Tahun Sidang," ujar Senator Dedi Iskandar
BACA JUGA: Kelompok DPD RI di MPR RI Dorong Pendekatan Kearifan Lokal untuk Atasi Bencana Ekologi di Indonesia
Untuk diketahui, pertanggungjawaban Kinerja ini merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang telah diatur melalui Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Pasal 110 Ayat (2) yang berbunyi: Pimpinan Kelompok DPD menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD pada penutupan tahun sidang.
BACA JUGA: Senator Dedi Iskandar Batubara Sampaikan Laporan Kinerja Kelompok DPD RI di MPR Periode 2024-2025
Ketua Kelompok DPD RI di MPR Dr. Dedi Iskandar Batubara (Senator dari Sumut) saat membacakan Laporan Kinerja Kelompok DPD RI di MPR RI Periode 2025-2026 di hadapan Sidang Paripurna DPD RI, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Foto: Source for JPNN
Lebih lanjut, Senator dari Provinsi Sumatera (Sumut) itu menjelaskan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mempunyai peran penting dan strategis untuk membawa berbagai kepentingan daerah dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh MPR RI.
BACA JUGA: Kelompok DPD RI di MPR: Pembentukan PPHN Jangan Menegasikan Sistem Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Oleh karena itu, kata dia, Kelompok DPD yang selama ini menjadi juru bicara DPD di MPR mempunyai tanggung jawab besar untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dan keputusan DPD RI.
"Maka dari itu setiap kepentingan dan keputusan tersebutdi usahakan untuk bisa diperjuangkan dalam setiap pembahasan di badan-badan yang menjadi alat kelengkapan MPR," ujar Dedi Iskandar.
Menurut Dedi Iskandar, dalam memperkuat positioning para anggota DPD di MPR, Kelompok DPD telah meluncurkan Buku Saku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPD di MPR Periode 2024-2029 pada Rabu 14 Januari 2026 di ruang GBHN, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Buku saku yang disusun Kelompok DPD secara garis besar memuat tentang sejarah lahirnya DPD RI, visi, misi, fungsi, dan kewenangan DPD RI.
Selain itu, buku saku juga memuat tentang susunan, kedudukan, dan tugas MPR RI, serta langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Kelompok DPD di MPR ke depan yang terdiri dari:
Pertama, mendorong Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
Kedua,mendorong penguatan kelembagaan DPD RI melalui undang-undang tersendiri;
Ketiga, merekomendasikan penambahan jumlah anggota DPD RI di setiap provinsi dari empat orang menjadi lima orang;
Keempat, memperkuat jalur kolaborasi antar lembaga negara, dan; Kelima, mendukung pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Keberadaan buku saku yang sudah diluncurkan oleh Kelompok DPD di MPR diharapkan bisa menjadi pedoman bagi anggota DPD dalam memahami dan mengetahui apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsinya saat menjadi anggota MPR.
Selain itu, buku saku ini juga diharapkan dapat memperkuat arah gerakan dan perjuangan anggota DPD di MPR agar bisa seirama dalam mengambil langkah-langkah strategis dan alternatif yang sudah dirumuskan oleh Kelompok DPD di MPR.
Hasil Kajian
Senator Dedi Iskandar mengatakan Kelompok DPD juga membuat diskusi publik yang mengkaji berbagai permasalahan kedaerahan, mulai dari soal Peran DPD dalam mengawasi kebijakan pemerintahan daerah, Soal dilema otonomi daerah yang menyangkut Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Kemandirian Fiskal Daerah, Soal Ketahanan Pangan di Daerah, Bencana Ekologi di Daerah, maupun soal Ekosistem Pendidikan Tinggi yang mempengaruhi esksistensi Perguruan Tinggi di Daerah.
Adapun hasil kajian-kajian yang sudah dilaksanakan oleh Kelompok DPD di MPR digunakan untuk memetakan berbagai isu-isu strategis yang menjadi pandangan Kelompok DPD di MPR agar bisa bekerja lebih kontributif dan solutif dalam menyikapi berbagai persoalankebangsaan, kenegaraan dan kedaerahan.
Adapun hasil kajian-kajian diskusi publik yang sudah dilaksanakan oleh Kelompok DPD di MPR didokumentasikan melalui sebuah karya Buku berjudul “DPD RI di tengah Problematika Kedaerahan” yang nantinya bisa menjadi bahan referensi bagi anggota DPD RI dalam menyikapi permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.
Seusai menyampaikan laporan kinerja, Senator Dedi Iskandar didampingi dua pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI, yaitu Abraham Paul Liyanto (Sekretaris/Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Anna Latuconsina (Bendahara/Senator dari Provinsi Maluku) menyerahkan kepada pimpinan Sidang Paripurna DPD RI dipimpin Yorrys Raweyai (Wakil Ketua DPD RI/Senator dari Provinsi Papua) bersama GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI/Senator DIY), dan Tamsil Linrung (Wakil Ketua DPD RI/Senator Sulawesi Selatan).
Bacakan Pantun
Senator Dedi Iskandar, sebelum membacakan laporan kinerja Kelompok DPD RI di MPR, terlebih dahulu membacakan pantun pembuka sebagai berikut:
Dari seluruh daerah kita berkumpul di sini,
Di Senayan mengabdi penuh ketulusan
Bapak Ibu Anggota DPD yang kami hormati,
Laporan Kinerja Kelompok DPD kami sampaikan
Adapun pantun penutup sebagai berikut:
Laporan kinerja sudah kami sampaikan,
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga DPD terus membawa kemajuan,
Dari daerah untuk Indonesia terdepan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
Komentar (0)