Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah. Indonesia, kata dia, akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan.
“Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak bergeser. Dukungan atas Perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap suatu agama atau bangsa. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi,” ujar Muzani saat menyampaikan Pidato Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Muzani menuturkan Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi penjajahan. Karena itu, Indonesia tidak dapat tinggal diam ketika masih ada bangsa lain yang hidup di bawah pendudukan dan kekerasan.
“Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan panjang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina,” ujarnya.
Menurut Muzani, dukungan terhadap Palestina juga berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan yang menjadi dasar hubungan antarnegara.
“Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberikan arah yang sangat jelas,” tuturnya.
Dia menegaskan konstitusi Indonesia memberikan mandat agar Indonesia ikut menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas-aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional. Tidak memihak salah satu blok mana pun,” ungkapnya.
Muzani juga menekankan konsistensi Indonesia dalam menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara. Menurutnya, setiap negara memiliki hak atas kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik yang harus dihormati.
“Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara. Dalam bahasa yang sederhana sering disampaikan oleh Presiden Prabowo seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” jelas Muzani.
“Serangan terhadap negara yang berdaulat, tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara wajib dihormati,” sambungnya.
Muzani menegaskan tidak ada negara yang semestinya memiliki hak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, dia menyerukan penghentian perang, termasuk konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah.
“Tidak boleh ada negara mana pun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan belahan dunia lainnya,” katanya.
Dia juga mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
“Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan,” tutur dia.
Muzani mengatakan proses menuju perdamaian membutuhkan kesabaran dan kemauan untuk saling mendengarkan.
“Kita tidak boleh kehilangan kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai,” pungkas dia.
Komentar (0)