Pantau - Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan Jalur Gaza karena dinilai dapat menggagalkan kesepakatan yang telah mendapat dukungan komunitas internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan Indonesia memandang peta jalan tersebut sebagai upaya kolektif komunitas dunia untuk menjamin pemulihan kehidupan masyarakat Palestina di Jalur Gaza.
“Kami menolak setiap penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut,” ungkap Nabyl.
Indonesia Dorong Implementasi Penuh Peta Jalan GazaMenurut Nabyl, rencana komprehensif tersebut memiliki cakupan luas dan telah memperoleh dukungan dari banyak pihak.
Rencana itu bertujuan mengakhiri perang sekaligus menciptakan stabilitas bagi bangsa Palestina dan negara-negara di kawasan.
Rencana pemulihan Gaza tersebut juga disebut telah memperoleh persetujuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 yang disahkan pada November 2025.
“Indonesia mengingatkan supaya kita kembali pada asas kepatuhan dan komitmen implementasi penuh dari peta jalan rencana komprehensif tersebut,” kata Nabyl.
Netanyahu Menolak Dokumen 15 PoinPemimpin Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu menyatakan menolak rencana pemulihan Gaza yang disusun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
“Israel menolak dokumen 15 poin yang diterbitkan Dewan Perdamaian untuk Gaza,” kata Netanyahu.
Netanyahu juga menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari wilayah tersebut sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya.
“Pasukan Israel tidak akan melaksanakan penarikan diri hingga Hamas sepenuhnya dilucuti,” ungkap Netanyahu.
Hamas Nyatakan Komitmen Jalankan Peta JalanDi tengah penolakan Israel, Hamas pada hari yang sama menyatakan komitmennya untuk mematuhi peta jalan tersebut dan melanjutkan tahapan kedua rencana perdamaian Gaza yang digagas Donald Trump.
Hamas menyatakan serius “terlibat secara bertanggung jawab” dalam implementasi rencana 15 poin tersebut.
Hamas juga menyatakan akan menyusun jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana tersebut.
Menurut Hamas, implementasi peta jalan harus membuka jalan bagi dimulainya rekonstruksi Jalur Gaza.
Proses tersebut juga diharapkan memungkinkan Komite Nasional Administrasi Gaza atau NCAG segera menjalankan kewenangannya.
Komentar (0)