VIVA – Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan aturan kuota internet hangus tidak berarti seluruh operator seluler wajib memberlakukan kuota internet yang berlaku selamanya. Menurutnya, putusan tersebut tetap memberikan ruang bagi operator untuk menyusun model bisnis secara fleksibel selama menyediakan pilihan yang lebih adil bagi konsumen.
Pernyataan itu disampaikan Heru sebagai tanggapan atas putusan MK yang memicu beragam tafsir di tengah masyarakat. Ia menilai publik perlu memahami substansi putusan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai kewajiban operator telekomunikasi.
"Keputusan dari MK ini tidak harus dimaknai bahwa seluruh layanan kuota itu wajib berlaku selamanya. Operator tetap memiliki fleksibilitas dalam menyusun model bisnis," kata Heru dalam keterangan tertulis, Kamis 13 Agustus 2026.
Menurut Heru, amanat utama putusan MK bukan membatasi model bisnis operator, melainkan mendorong tersedianya pilihan layanan yang lebih transparan dan berpihak kepada konsumen.
Ia menjelaskan operator seluler dapat menawarkan berbagai skema agar sisa kuota pelanggan tidak langsung hangus ketika masa aktif berakhir. Skema tersebut dapat berupa akumulasi sisa kuota (roll-over) ke periode berikutnya, mekanisme pengembalian dana (refund), maupun bentuk kompensasi lain yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing operator.
Dengan adanya berbagai pilihan tersebut, konsumen dapat menentukan layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial, sementara operator tetap memiliki keleluasaan mengembangkan produknya.
"Ada nilai yang sebelumnya dibayar masyarakat itu tetap dihargai sebagai layanan yang menjadi hak konsumen sehingga konsumen bisa memilih sesuai kebutuhannya, dan operator tetap memiliki fleksibilitas," jelas Heru.
Selain itu, Heru juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyajian informasi paket internet. Menurutnya, pelanggan harus memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai besaran kuota, masa berlaku, hingga ketentuan penggunaan setiap paket.
Ia mencontohkan layanan internet seharusnya dapat dipahami semudah masyarakat membaca meteran listrik, sehingga pelanggan mengetahui secara jelas layanan yang dibayar dan digunakan.
"Transparansi terkait paketnya itu sendiri harus jelas. Misalnya langganan 10 GB, apakah dipakai setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu. Opsi pilihan paket juga idealnya lebih variatif, tidak melompat terlalu jauh dari 20 GB langsung ke 50 GB," ujarnya.
Komentar (0)