Liputan6.com, Jakarta - Kabupaten Jember mendapat alokasi bantuan renovasi sebanyak 1.355 unit rumah pada tahun anggaran berjalan. Sejalan dengan program tersebut, Bupati Jember Gus Fawait menyiapkan langkah untuk mengintegrasikan program bedah rumah dengan layanan kesehatan masyarakat atau Homecare.
Informasi mengenai bantuan renovasi rumah tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Bunga Desaku di Balai Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Minggu (9/8/2026). Dalam kegiatan Setiap Aspirasi tersebut, Gus Fawait menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dr. Sri Haryati.
Advertisement
Sri Haryati menjelaskan, kuota program bedah rumah secara nasional mengalami peningkatan signifikan. Jika tahun sebelumnya ditargetkan sebanyak 45 ribu unit, pada tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400 ribu unit di seluruh Indonesia.
"Ini merupakan angka terbesar sepanjang sejarah. Bahkan, Bapak Presiden Prabowo Subianto menargetkan minimal 1 juta unit rumah dapat direhabilitasi pada tahun depan," ujar Sri Haryati.
Dalam peninjauan ke sejumlah daerah, termasuk Jember, Sri Haryati melihat masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan. Khusus di Jawa Timur, tercatat sekitar 2,2 juta rumah warga belum memenuhi kriteria sebagai hunian layak.
Syarat Penerima Bantuan Dibuat Lebih Fleksibel
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementerian PKP melakukan pelonggaran sejumlah persyaratan bagi calon penerima bantuan. Prosedurnya kini dibuat lebih fleksibel dibandingkan ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan kerusakan berat maupun kepemilikan sertifikat tanah pribadi.
Pertama, penilaian calon penerima tidak lagi hanya bertumpu pada tingkat kerusakan berat pada struktur bangunan.
"Rumah dengan kriteria tertentu yang memerlukan perbaikan, khususnya hunian bersumber dari ketersediaan fasilitas kesehatan dasar, dapat diusulkan," ungkapnya.
Kedua, Kementerian PKP berencana bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengganti atap rumah warga yang masih menggunakan material asbes. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah risiko penyakit TBC maupun gangguan kesehatan lainnya.
Ketiga, persyaratan mengenai status kepemilikan tanah juga mengalami penyesuaian setelah Kementerian PKP berkoordinasi dengan BPK dan BPKP.
"Ketiga, setelah berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, syarat kepemilikan tanah kini tidak wajib melampirkan sertifikat. Penerima bantuan cukup melampirkan Surat Keterangan Menempati Rumah yang ditandatangani oleh Kepala Desa, dengan catatan telah mendiami rumah tersebut minimal selama 1 tahun," ulasnya.
Keempat, untuk rumah yang diperbaiki dan berdiri di atas tanah milik penerima sendiri, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk memfasilitasi penerbitan sertifikat tanah secara gratis.
Sri Haryati pun meminta kepala desa dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Jember aktif melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Data tersebut diperlukan agar usulan bantuan dapat segera disahkan dan ditindaklanjuti.
Gus Fawait Siapkan Integrasi Bedah Rumah dan Homecare
Menanggapi kebijakan tersebut, Gus Fawait menilai pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kemudahan bagi daerah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan program perbaikan rumah.
Relaksasi regulasi tersebut dinilai membuat proses verifikasi calon penerima bantuan semakin dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Gus Fawait berharap jumlah bantuan pemugaran rumah untuk Jember dapat terus bertambah setiap tahun. Targetnya, semakin sedikit masyarakat yang harus tinggal di hunian tidak layak.
Pemkab Jember juga menyiapkan pendekatan yang menghubungkan perbaikan kondisi rumah dengan kesehatan penghuninya. Caranya dengan menyinergikan program bedah rumah dengan layanan Homecare.
"Program Homecare akan kita sinergikan dengan Kementerian PKP. Jadi, petugas tidak hanya memastikan kondisi fisik rumah, tetapi juga memantau langsung kesehatan para penghuninya secara simultan," pungkasnya.
Jember Dapat Alokasi Renovasi 1.355 Rumah
Sri Haryati turut mengapresiasi langkah Pemkab Jember yang dinilai aktif menjemput berbagai program pemerintah pusat.
Pada tahun anggaran berjalan, Kabupaten Jember memperoleh alokasi bantuan renovasi sebanyak 1.355 unit rumah. Pelaksanaan program saat ini berada pada tahapan yang berbeda-beda, mulai dari pendataan dan verifikasi hingga rumah yang telah selesai direnovasi.
Kementerian PKP juga mendorong Pemkab Jember terus memperbarui data calon penerima. Pembaruan data tersebut diharapkan dapat membuka peluang penambahan kuota bantuan renovasi rumah untuk Jember pada periode berikutnya.
Komentar (0)