JAKARTA, KOMPAS - Di tengah keberagaman persepsi tentang bangsa dan negara, semua pihak diajak berpegang pada kehendak bersama sesuai konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Untuk itu pemerintah, aparat hukum, dan wakil rakyat perlu menghidupkan kepemimpinan demokratis dengan mendengarkan suara jernih organisasi masyarakat, kampus, dan pers.
Pers, kampus, dan organisasi masyarakat diharapkan menyuarakan kepentingan bersama berlandaskan akademik dan fakta sehingga membawa pencerahan untuk mengatasi tantangan bangsa. Hal ini untuk memastikan pemimpin bangsa mengelola negara dengan demokrasi, bukan kepentingan politik siapa yang kuat dan berkuasa.
“Dunia pers dan media, dulu ditempatkan sebagai pilar keempat struktur negara. Sebagai pemberi informasi, pers dan media hadir di ruang publik yang betul-betul alternatif dari tiga kekuatan itu,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada Kamis (13/8/2026).
Dalam acara tersebut, Haedar menyampaikan Orasi Kebangsaan sekaligus Peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah Tahun 2026. Haedar juga mendapat anugerah kartu wartawan utama khusus yang diserahkan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.
Kartu wartawan utama khusus ini sebagai pengakuan dari kiprah panjang Haedar sebagai insan pers sejak mahasiswa kisaran tahun 1982 sampai sekarang masih produktif menulis.
Acara Orasi dan penyerahan kartu wartawan utama khusus tersebut juga dihadiri antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan wartawan senior yang juga Penguji Lembaga uji komptensi wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Marah Sakti Siregar.
Dunia pers dan media, dulu ditempatkan sebagai pilar keempat struktur negara. Sebagai pemberi informasi, pers dan media hadir di ruang publik yang betul-betul alternatif dari tiga kekuatan itu.
Terkait tantangan dunia pers saat ini, Haedar mengutarakan, pers yang masuk industri menghadapi kepentingan ekonomi. Ada juga perusahaan media yang pemilik modalnya politisi sehingga tidak lepas dari kepentingan politik, serta ada yang gabungan dari keduanya yakni pemilik modal dan pemilik kekuasaan politik atau partai politik.
Menurut Haedar, pers dan media arus utama diharapkan tetap berperan menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat secara kritis dan independen. Apalagi di era media sosial, informasi kini sudah liar. “Karena itu, saat diusulkan Hari Pers Muhammadiyah, saya usulkan juga ditambah literasi. Sebab, Islam lahir dengan tradisi Iqro atau literasi,” katanya.
Dalam kehidupan berbangsa, Haedar mengingatkan, meski banyak lalu lintas kepentingan, para tokoh dan dan elit bangsa mesti berpegang pada kehendak bangsa bersama dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan arah bangsa yang benar, Indonesia diyakini mampu melompat jauh.
Haedar mengingatkan, bangsa Indonesia yang berpegang pada agama, harus bisa menghadirkan agama yang memberi makna sekaligus arah dalam kehidupan beragam, di tempat mana pun dan posisi apa pun. Warga diajak menjalani kehidupan agama dengan menghargai perbedaan, tanpa memaksakan kebenaran sendiri.
Lebih lanjut, Haedar mengingatkan, agama memberi motivasi hidup karena ada nilai-nilai. Hal ini menjaga hidup umatnya dengan menjalani hidup luhur, tak sekadar mengutamakan kepentingan duniawi. Kemudian agama berfungsi kreasi yakni mendorong umat berbuat atau berkarya agar menghasilkan banyak inovasi untuk kesejahteraan bersama.
Komaruddin Hidayat menuturkan, bergabungnya Haedar dalam komunitas pers sebagai wartawan utama senior mempunyai arti penting saat dunia pers saat ini semakin kehilangan tokoh wartawan yang juga budayawan dan intelektual.
“ Banyak wartawan yang bekerja sebagai lapangan kerja baru, terlebih WTS alias Wartawan Tanpa Suratkabar atau homeless media. Mereka betul-betul untuk survive (bertahan hidup) secara ekonomi,” kata Komaruddin menegaskan.
Wartawan bertanggung jawab mengembangkan peradaban bangsa dengan baik. Dalam sejarah Islam, peradaban berkembang informasi berkualitas, selektif, dan berbobot. “Manusia dari dulu berkembang ketika ada berita beredar. Berita dalam Islam punya tradisi tabayyun atau verifikasi,” ungkapnya.
Namun, dengan perkembangan media sosial, kini mudah bermunculan berita palsu, ghoib, atau atau diisnformasi. Informasi jadi penuh polusi. Padahal masyarakat membutuhkan informasi layaknya kebutuhan pada udara dan minum.
“Setiap saat kita butuh udara bernapas, setiap sehari kita butuh minum, dan setiap saat kita butuh informasi. Kehadiran media Muhammadiyah dan tokoh Haedar Nashir diharapkan dapat memberikan pencerahan dan bobot, bahwa informasi yang beredar harus berkualitas,” katanya.
Komaruddin mengatakan pers mencerminkan masyarakat dan pemerintah. Pers menyampaikaan prestasi pemerintah agar masyarakat memahami, sebaliknya juga menyampaikan aspirasi warga agar pemerintah mengetahui.
Di era modern, ada pemerintah yang mendukung kebebasan pers sehingga tidak antikritik atau menganggap antinegara. “Di Indonesia, relasi pers, pemerintah, dan masyarakat, bisa kita lihat. Ketika pers disumbat, muncul lewat media sosial dan informasi sulit dikontrol,” ujarnya.
” Kita berharap pers makin terbuka. Pers ibarat tukang ronda, sebelum kemalingan tukang ronda sudah pukul kentongan untuk menjaga keamanan bangsa. Kita berharap pers makin kritis, independen, dan konstruktif,” papar Komaruddin.
Sementara Ketua Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah Muchlas MT mengatakan, pers sejak awal masa berdiri Muhammadiyah memegang peran penting yang ditandai dengan lahirnya Suara Muhammadiyah tahun 1915.
“Sejarah tersebut menunjukkan pers dan literasi bukan sekadar instrumen komunikasi Muhammadiyah, tetapi merupakan bagian tradisi intelektual dan gerakan pencerdasan dakwah menyertai perjalanan Muhammadiyah sejak awal berdirinya,” kata Muchlas.
Oleh karena itu, tradisi intelektual yang dikanalisasi lewat pers menjadi salah satu kunci Muhammadiyah tetap berkembang dan berjalan sesuai kemajuan zaman. Tujuannya untuk menyampaikan gagasan pembaharuan sekaligus menggemakan Islam sebagai gerakan kehidupan.
Berangkat dari kesadaran sejarah, sekaligus peran pers yang tanpa putus di Muhammadiyah, PP Muhammadiyah menetapkan 13 Agustus sebagai Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah. Peringatan tersebut diisi dengan kegiatan Jambore Media Muhammadiyah pada tanggal 12 Agustus.
Forum tersebut mempertemukan media-media afiliasi Muhammadiyah dari berbagai daerah. Sekaligus menjadi ruang konsolidasi dan penguatan kapasitas insan media Muhammadiyah menghadapi perubahan lanskap jurnalisme digital.
Komentar (0)