Warganet RI Banjiri Meme Politik AS: Cari Cuan dari Algoritma, Bukan Politisi

Sejumlah warganet asal Indonesia disebut memanfaatkan grup Facebook bertema politik di luar negeri untuk membuat dan menyebarkan konten demi mendapatkan pendapatan dari program monetisasi Meta. Fenomena ini menunjukkan bagaimana konten politik dapat menjadi sumber penghasilan meski pembuatnya tidak memahami politik negara yang menjadi target.

Laporan investigasi The Guardian yang terbit pada 9 Agustus mengungkap sejumlah akun asal Indonesia aktif membuat konten di berbagai grup Facebook yang berkaitan dengan politik Amerika Serikat dan Australia.

Salah satu kreator yang diwawancarai jurnalis The Guardian, yang disebut dengan nama samaran Adira, mengaku tidak mengikuti politik luar negeri dan tidak mengetahui siapa pemimpin negara yang menjadi target kontennya. Ia mengatakan, tujuan ia membagikan meme yakni mendapatkan uang dari Meta melalui program monetisasi berbasis engagement.

Adira aktif mengunggah konten di sejumlah grup Facebook, termasuk grup pendukung Presiden AS Donald Trump, politisi dari Partai Republik AS JD Vance, veteran militer AS Pete Hegseth, serta grup pendukung senator Australia Pauline Hanson. Ia juga mengunggah gambar yang dibuat dengan akal imitasi atau AI dalam sejumlah grup.

"Saya tidak mengikuti politik luar negeri, kami tidak ingin terlibat," kata Adira kepada The Guardian. Ia mengatakan para kreator hanya berupaya mendapatkan lebih banyak dolar dan tidak memiliki tujuan untuk mendukung kelompok politik tertentu.

Adira mengatakan, ketika mengunggah sesuatu, Facebook akan menampilkan rekomendasi grup yang dapat menjadi tempat untuk mengunggah konten. Ia kemudian mencari grup lain dengan tema serupa apabila menemukan grup yang memberikan pendapatan bagus.

Dalam kasus Adira, ia menemukan grup pendukung Pauline Hanson dan kemudian mencari grup lain yang berkaitan dengan tokoh tersebut karena menurutnya grup ini memberikan penghasilan yang menarik. Namun terkadang ia melakukan kesalahan. Di grup 'Team Pauline Hanson', ia membagikan unggahan pada Juli tentang seorang perempuan Muslim yang meninggalkan AS karena 'kebencian Trump terhadap Muslim',, alih-alih membagikan konten yang dirancang khusus untuk audiens Australia.

The Guardian juga melaporkan terdapat grup Facebook dan WhatsApp yang digunakan para kreator asal Indonesia untuk berbagi informasi mengenai grup yang dapat menjadi sasaran unggahan. Beberapa grup disebut memiliki 'pemimpin' yang menyediakan video dan gambar, serta memberikan saran mengenai grup yang layak ditargetkan. Namun, Adira tidak menjelaskan siapa para pemimpin tersebut dan untuk siapa mereka bekerja.

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menilai fenomena itu berbeda dari pengertian buzzer politik dalam konteks klasik, ketika mereka dibayar oleh politisi. Menurut dia, kreator Indonesia yang membuat konten politik luar negeri tidak selalu bekerja untuk politisi atau pihak tertentu.

"Orang Indonesia ini sebenarnya tidak terlalu peduli dengan politik AS. Mereka menemukan ceruk ekonomi baru, membuat meme politik, engagement tinggi, lalu dapat uang dari monetisasi Facebook," kata Ismail kepada Katadata.co.id, Kamis (13/8).

Menurut Ismail, kreator itu lebih tepat disebut sebagai buzzer yang mendapatkan bayaran dari algoritma. Mereka membuat konten yang berpotensi menghasilkan engagement tinggi, kemudian mendapatkan keuntungan melalui mekanisme monetisasi platform.

Potensi pendapatannya, kata dia, cukup besar, terutama karena kreator menyasar audiens Amerika Serikat yang besar dan bernilai tinggi.

Ismail mengatakan politik menjadi bahan yang efektif untuk menghasilkan engagement karena isu seperti Donald Trump, gerakan MAGA atau Make America Great Again, konflik, kemarahan dan kontroversi dapat mendorong komentar serta penyebaran konten.

"Semakin ramai komentar dan share, makin menarik secara ekonomi. Kreator akhirnya belajar sendiri konten seperti apa yang paling menghasilkan," ujarnya.

Merujuk pada laporan The Guardian itu, menurut dia, kreator tidak harus mempercayai narasi yang dibuatnya atau bahkan tinggal di negara yang menjadi sasaran konten. Selama konflik dan polarisasi menghasilkan engagement dan uang, konten semacam itu akan terus diproduksi.

Namun ia juga menyoroti dampak dari tren ini, yakni ketika kemarahan publik di media sosial akhirnya menjadi ceruk bisnis. Terlebih lagi, jika konten berisi fitnah, doxing dan lainnya yang dilarang oleh hukum, maka kreator bisa terkena masalah. "Hari ini politik AS. Besok sangat mungkin politik Indonesia," ujarnya.

Sepakat dengan Fahmi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi menilai fenomena 'pabrik mema' menunjukkan bahwa ekonomi perhatian atau attention economy telah menjadi bisnis global.

Menurut Heru, seseorang tidak harus memahami politik Amerika Serikat untuk mendapatkan uang dari konten politik. Selama konten mampu menghasilkan engagement, sistem algoritma dan program monetisasi dapat memberikan insentif ekonomi.

Heru menilai persoalan yang muncul bukan hanya disinformasi, tetapi juga industrialisasi produksi konten yang sengaja mengejar engagement. Konten yang provokatif, emosional atau memecah belah, menurut dia, berpotensi lebih mudah mendapatkan perhatian.

Jika berlangsung secara masif, fenomena itu dapat memanipulasi persepsi publik, memperkuat polarisasi dan mengaburkan batas antara ekspresi politik dengan konten yang dibuat semata-mata untuk mendapatkan uang.

The Guardian melaporkan fenomena 'pabrik mema' tidak terlepas dari model bisnis Meta. Peneliti media dari Queensland University of Technology, Associate Professor Timothy Graham, menyoroti struktur insentif yang memberikan uang berdasarkan engagement untuk menjaga perhatian pengguna di platform.

Menurut data yang disampaikan Meta kepada The Guardian, perusahaan tersebut membayar hampir US$ 3 miliar atau Rp 54 triliun (kurs Rp 17.991 per US$) kepada kreator pada 2025 untuk konten Reels, foto dan unggahan teks.

Meta tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan The Guardian mengenai laporan tersebut. Namun, perusahaan mengatakan tujuh dari 14 grup pendukung Pauline Hanson yang sebelumnya ditemukan dalam investigasi The Guardian telah ditangguhkan karena melanggar kebijakan platform.

The Guardian juga mengutip Graham yang menilai persoalan tersebut berkaitan dengan bagaimana Meta menghasilkan uang dari perhatian pengguna.

Fenomena kreator Indonesia yang memburu pendapatan dari konten politik luar negeri pada akhirnya memperlihatkan bahwa produksi meme politik tidak selalu didorong oleh kepentingan politik. Dalam kasus yang diungkap The Guardian, insentif ekonomi dari engagement dapat menjadi alasan bagi kreator untuk terus memproduksi dan menyebarkan konten kepada audiens di negara lain.