Grid.ID - Dedi Mulyadi wacanakan tes urine siswa SMA/SMK di Jabar. Hal tersebut dilakukan untuk cegah penyalahgunaan obat terlarang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana melakukan tes urine terhadap seluruh siswa SMA/SMK. Wacana tersebut muncul setelah mencermati kasus FS dan LHZ, dua pelaku begal yang diketahui telah mengonsumsi obat terlarang sejak duduk di kelas XI SMK.
FS dan LHZ disebut masih mengalami kecanduan hingga saat ini. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong keduanya nekat melakukan aksi pembegalan untuk mendapatkan uang guna membeli obat terlarang.
"Tes tersebut dilakukan untuk pengujian untuk mendeteksi penyalahgunaan atau ketergantungan obat sediaan farmasi," ucap Dedi Mulyadi disela-sela menghadiri press release pengungkapan kasus begal sadis di Mapolres Subang, dikutip dari Kompas.com.
Tes urine tersebut direncanakan untuk mengidentifikasi sejak awal pelajar yang telah mengalami ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi masa depan para siswa.
"Nanti yang sudah kecanduan obat sediaan farmasi akan kita kirim ke rehab, sehingga para pelajar yang kecanduan bisa diselamatkan sejak dini, agar kejadian seperti pelaku begal ini tidak terjadi dikemudian hari," katanya.
Selain itu, Dedi juga mengimbau seluruh unsur masyarakat, terutama aparat desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, untuk bersama-sama memastikan wilayah masing-masing terbebas dari peredaran obat-obatan terlarang.
"Awasi dan periksa warung-warung didesa, pastikan tidak menjual miras dan obat-obatan terlarang, awasi juga warga pendatang yang membuka warung atau usaha ditakutkan ada warung-warung yang berkedok menjual kopi tapi jual obat sediaan farmasi," ucapnya.
Dedi Mulyadi juga mengancam tak akan menurunkan bantuan ke desa, bila desanya masih tidak aman, atau masih banyak peredaran obat terlarang.
"Kades, RT harus jadi pelopor pemberantasan obat terlarang di lingkungannya, jangan takut lawan dan berantas perangi bareng-bareng dengan warga masyarakat agar lingkungan terbebas dari obat terlarang yang dapat merusak masa depan generasi muda khususnya anak-anak kita," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat Zaini Shofari meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengutamakan edukasi dan pendampingan kepada siswa sebelum menerapkan tes urine bagi pelajar SMA/SMK di Jawa Barat.
Baca Juga: Bukan Cuma Perbaiki Jalan, Ini Alasan Dedi Mulyadi Genjot Infrastruktur, Singgung Soal Pengangguran
Menurut Zaini, pendekatan tersebut diperlukan agar pelaksanaan tes urine tidak menimbulkan beban maupun tekanan psikologis bagi para siswa.
Ia juga berpandangan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan sekolah sebaiknya diawali dengan memperkuat keterlibatan guru, tenaga pendidik, dan para siswa. Dengan begitu, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih edukatif dan menyeluruh.
"Jangan kemudian langsung tes urinee, tapi optimalisasi dari peran pengajar dan murid juga itu menjadi penting," ujar Zaini, dikutip dari TribunJabar.id.
Zaini menyebut pihak sekolah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi serta memperluas pembelajaran terkait risiko dan dampak penggunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang.
Ia menilai guru bimbingan konseling (BK) juga harus dibekali pengetahuan yang cukup mengenai bahaya narkotika. Dengan demikian, guru BK dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang tepat kepada para siswa.
"Sejauh ini sudah sampai di mana bimbingan-bimbingan model seperti itu? Kalau misalnya ada bimbingan konseling, guru-guru itu harus diedukasi sehingga mentransformasikan ke muridnya jadi lebih fasih, lebih paham," ucapnya.
Menurut Zaini, tes urine tetap bisa diterapkan setelah program penyuluhan dan pendampingan dilakukan secara maksimal. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek psikologis serta menjaga privasi para siswa.
Ia menyarankan pemerintah memberikan jeda waktu usai edukasi dan pendampingan untuk mengevaluasi perkembangan kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar. Apabila jumlah kasus justru terus bertambah meski edukasi dan pendampingan telah dilakukan, Zaini menilai tes urine dapat dipertimbangkan sebagai upaya lanjutan.
"Kalau penyuluhan itu terjadi tapi kemudian masih meningkat, baru (tes urine). Sehingga nanti tidak akan berdampak kepada siswa, baik secara psikis, misalnya takutnya menjadi terganggu. Terus juga privasi siswa juga tidak terganggu," katanya.
Selain memperkuat pencegahan di lingkungan sekolah, Zaini meminta pemerintah tidak hanya menjadikan siswa yang diduga terlibat penggunaan obat-obatan terlarang sebagai sasaran penanganan.
Menurutnya, pemberantasan juga harus menyasar pihak-pihak yang menjadi sumber peredarannya, mulai dari bandar, pengedar, hingga penjual obat-obatan terlarang yang menyasar para pelajar. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya menyentuh pengguna, tetapi juga memutus rantai peredarannya.
Baca Juga: Kejar Target Pembangunan 2028, Dedi Mulyadi Pertimbangkan Pinjaman Rp 3,4 Triliun
"Yang harus dikejar itu bukan hanya pengguna, tapi juga bandar-bandar, pengedar, pengecer. Jangan-jangan posisi siswa ini hanya jadi korban," ucapnya.
Zaini menilai, apabila pelajar terlibat sebagai pengguna, pendekatan edukasi dan pembinaan tetap harus dikedepankan karena mereka masih berada dalam usia pendidikan.
"Kalau jadi korban berarti proses edukasi masih bisa berlangsung di situ. Karena mereka posisinya masih pelajar," katanya. (*)
Artikel Asli
Komentar (0)