Mantan PM China Zhu Rongji Meninggal Dunia di Usia 97 Tahun, Tinggalkan Jejak Besar Reformasi Ekonomi

Pantau - Mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji meninggal dunia pada usia 97 tahun akibat sakit di Beijing, Rabu (12/8/2026) pukul 11.06 waktu setempat.

Media pemerintah China mengabarkan wafatnya Zhu, tokoh yang pernah memimpin pemerintahan China sebagai perdana menteri pada periode 1998-2003.

Zhu dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam reformasi ekonomi China, termasuk proses bergabungnya negara tersebut dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kebijakan pada masa kepemimpinannya turut membuka akses pabrik-pabrik China ke pasar internasional dan mendorong masuknya investasi asing.

Zhu Rongji Dorong Reformasi Ekonomi dan Keuangan China

Saat mendampingi Presiden China Jiang Zemin, Zhu memelopori reformasi sistem fiskal dan perpajakan dengan mendorong pembagian beban pajak yang lebih adil serta penyederhanaan sistem perpajakan.

Ia juga mendorong pembentukan sistem pembagian pajak yang lebih rasional antara pemerintah pusat dan daerah.

Di sektor keuangan, Zhu mendorong reformasi fungsi bank sentral, bank komersial, sistem valuta asing, serta pasar sekuritas dan berjangka.

Reformasi badan usaha milik negara juga menjadi salah satu bagian utama dari kebijakan perubahan struktur ekonomi yang dijalankannya.

Zhu menekankan penempatan kembali pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja serta penguatan sistem jaminan sosial.

Ia juga memajukan reformasi perumahan dengan secara bertahap mengganti sistem alokasi rumah bagi karyawan menjadi tunjangan perumahan dalam bentuk uang.

Berbagai perubahan ekonomi pada periode tersebut turut mengiringi pertumbuhan ekonomi China yang berada di atas 8 persen per tahun pada 2000-2010 dan mencapai puncak 14,2 persen pada 2007.

Perjalanan Zhu Rongji dari Hunan hingga Menjadi Perdana Menteri

Zhu lahir di Changsha, Provinsi Hunan, pada 23 Oktober 1928 dan menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Elektro Universitas Tsinghua, Beijing, pada 1947-1951.

Ia bergabung dengan Partai Komunis China (PKC) pada Oktober 1949 dan kemudian menjalani karier di sejumlah lembaga pemerintah yang menangani urusan ekonomi.

Pada 1957, Zhu sempat dicap sebagai "kaum kanan" karena memuji reformasi di Hungaria dan Yugoslavia hingga akhirnya diasingkan ke pedesaan untuk melakukan kerja kasar selama Revolusi Kebudayaan.

Namanya dipulihkan pada 1979 dan kariernya kemudian kembali meningkat hingga menjadi wakil direktur Komisi Ekonomi Negara pada 1983-1987.

Zhu selanjutnya menduduki sejumlah posisi penting di Shanghai, termasuk wakil sekretaris Komite Kota Shanghai PKC, wali kota Shanghai, dan sekretaris Komite Kota Shanghai PKC.

Saat memimpin Shanghai, ia mendorong penyesuaian struktur industri, peningkatan daya saing internasional, dan pembangunan yang berorientasi pada ekspor.

Pada 1991, Zhu diangkat sebagai wakil perdana menteri Dewan Negara dan pada Juni 1993 merangkap jabatan sebagai Gubernur Bank Sentral China.

Ia kemudian ditunjuk sebagai Perdana Menteri Dewan Negara pada Maret 1998.

Zhu Rongji Kawal China Bergabung dengan WTO

Ketika menjabat perdana menteri, Zhu menghadapi dampak krisis keuangan Asia dan bencana banjir besar dengan menjalankan kebijakan fiskal proaktif serta kebijakan moneter yang hati-hati.

Ia juga memimpin upaya China memperoleh keanggotaan WTO melalui negosiasi panjang yang telah berlangsung sejak dekade 1980-an.

Perundingan tersebut sempat menghadapi hambatan ketika Zhu berkunjung ke Washington pada 1999 setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menilai tawaran yang diajukan belum memadai.

Zhu juga menghadapi kritik dari lawan politik di dalam negeri yang menilai terlalu banyak konsesi diberikan dalam proses negosiasi.

China akhirnya resmi bergabung dengan WTO pada Desember 2001.

Zhu kemudian mendorong kebijakan perluasan keterbukaan ekonomi dan ekspor, sekaligus mempertahankan renminbi dari devaluasi.

Ia turut mengambil langkah untuk menarik investasi asing serta memanfaatkan pasar dan sumber daya domestik maupun internasional.

Dijuluki "Bos" hingga "Zhu si Orang Gila"

Gaya kepemimpinan Zhu yang menuntut membuatnya mendapat julukan "Bos" dan "Zhu Fengzi" atau "Zhu si Orang Gila".

Ia juga dikenal berani mengakui kegagalan pemerintah dan pernah meminta maaf melalui televisi nasional setelah ledakan di sebuah sekolah di China selatan menewaskan sedikitnya 42 orang yang sebagian besar merupakan anak-anak.

Dalam upayanya melawan korupsi, Zhu pernah menyampaikan pernyataan keras mengenai kesiapannya menindak pejabat yang terlibat praktik tersebut.

"Saya telah menyiapkan 100 peti mati di sini—99 untuk para pejabat korup dan satu untuk diri saya sendiri," ujar Zhu pada 1998 sebagaimana dikutip surat kabar Partai Komunis China, People’s Daily.

Zhu mengakhiri masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Dewan Negara pada Maret 2003 dan setelah itu jarang tampil di depan publik.