Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menilai regulasi menjadi salah satu faktor kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap menarik, sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan industri jalan tol kini telah bertransformasi dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang berperan dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah.
Untuk itu, ia menekankan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan harus berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi.
"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif," kata Rivan saat Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (12/8).
Rivan mencatat saat ini panjang jaringan tol beroperasi melebihi 3.115 km dengan nilai akumulasi investasi yang menembus Rp 668 triliun hingga diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun.
"Oleh karenanya industri jalan tol memegang peran vital sebagai tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Rivan.
Rivan menekankan dukungan pemerintah juga diperlukan untuk membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai berkelanjutan baik bagi pengguna jalan maupun pelaku industri.
Rivan mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan berbagai masukan saat FGD dengan pemerintah yang membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol, sekaligus membuka ruang dialog konstruktif, strategis dan solutif antara lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, hingga menjaga kelayakan iklim investasi.
"Termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta dan meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat," ungkap Rivan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan. Ia mengatakan pemerintah tidak bisa jalan sendiri, khususnya dalam membangun jalan tol.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama," ujar Dody.
"Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI, Muhammad Halley Yudhistira, menilai pengembangan jaringan jalan tol memberikan manfaat ekonomi yang besar. Ia mengatakan manfaat tersebut harus meningkat sebanding dengan skala jaringan yang terbangun.
"Namun laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh di bawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut. Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan” tutur Yudhistira.
Komentar (0)