Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 9-10, Begini Cara Pemerintah Menentukan DTSEN

Antrean kendaraan roda dua yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite, di sebuah SPBU di kawasan Jakarta Barat terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Rabu (10/6/2026). (Sumber: ANTARA/Risky Syukur)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah berencana membatasi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite agar subsidi lebih tepat sasaran. Nantinya, BBM bersubsidi tersebut diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan.

Dalam wacana pembatasan tersebut, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Lantas, bagaimana pemerintah menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat tersebut?

Mengutip laman Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi. Data yang digunakan mencakup keterangan individu, seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan, termasuk kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset.

Baca Juga: FULL! Respons Purbaya Soal Utang Negara Naik, Pembatasan Pertalite, dan Pengawasan Anggaran MBG

Pengelompokan tersebut terbagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Desil 1 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dasar Pengelompokan Desil

Penentuan kelompok kesejahteraan atau desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan. Pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial ekonomi untuk melihat kondisi keluarga secara lebih menyeluruh.

Mengutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), beberapa aspek yang menjadi dasar pengelompokan desil meliputi kepemilikan aset, kondisi rumah, pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, serta karakteristik rumah tangga. Kepemilikan aset menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan, termasuk jenis dan jumlah aset yang dimiliki keluarga. 

Kondisi tempat tinggal juga menjadi pertimbangan, mulai dari kondisi bangunan hingga ketersediaan fasilitas dasar. Selain itu, tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga turut menjadi bagian dari penilaian. 

Karakteristik rumah tangga, termasuk jumlah anggota keluarga, juga dapat menjadi salah satu variabel dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Dengan menggunakan berbagai indikator tersebut, keluarga kemudian ditempatkan dalam kelompok kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 10. 

Perlu diketahui, status desil tidak bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat menyebabkan desil berubah ketika data diperbarui.

Baca Juga: Purbaya: Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Bisa Diterapkan Beberapa Bulan Lagi

Karena itu, masyarakat dapat mengecek status desil secara berkala melalui layanan DTSEN. Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program seperti bantuan sosial.

Penulis : Switzy Sabandar Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV